METROPOLITAN.ID - Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya alias Ceu Atty mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pentingnya transparansi dan lebih berhati-hati dalam proses pembebasan lahan.
Hal itu diungkapkan Ceu Atty saat kunjungan kerja ke kantor Dinas PUPR Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, Rabu 7 April 2025.
Selain Ceu Atty, Komisi III DPRD Kota Bogor menyampaikan sejumlah catatan penting yang mencerminkan perhatian terhadap kualitas layanan publik dan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat.
Baca Juga: Declan Rice Kecewa Arsenal Tak Dapat Trofi Musim Ini Usai Tersingkir dari Liga Champions oleh PSG
Atty Somaddikarya menekankan perlunya percepatan pembangunan jembatan dan tembok penahan tebing (TPT) sebagai langkah antisipatif terhadap bencana alam, terutama longsor.
Ia juga mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan guna menghindari keterlambatan pekerjaan di lapangan.
Atty Somaddikarya juga kembali menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan.
Baca Juga: Rayen Pono Kritik Sanksi MKD Terlalu Ringan untuk Ahmad Dhani, Proses Hukum Tetap Berlanjut
Ia mengingatkan agar Dinas PUPR berhati-hati dan tidak membuka ruang untuk praktek mark-up harga tanah yang dapat merugikan keuangan daerah.
“Jangan ada main-main mark up yang bisa merugikan keuangan daerah. Itu harus diperhatikan atau berurusan dengan APH,” tegas dia.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung selesai, yaitu keberadaan bangunan liar di atas saluran sungai.
Baca Juga: 5 Tempat Makan Bubur Ayam Favorit di Bandung untuk Sarapan Sebelum Memulai Beraktivitas
Hal ini dinilainya menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air dan berkontribusi terhadap banjir di beberapa titik Kota Bogor.
“Sudah sering terjadi. Ini perlu ketegasan. Koordinasi harus dilakukan lintas sektor, dari PUPR hingga kelurahan dan kecamatan,” ujar Heri.
