Soal Defisit Anggaran Jadi Catatan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto untuk Bahas LKPJ Bupati

METROPOLITAN.id - Defisit anggaran yang terjadi hingga Rp400 Miliar usai APBD ditetapkan, rupanya menjadi catat Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto pada saat membahas Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor 2022.

Baca Juga: Ketua DPRD Rudy Susmanto Nilai Kinerja Pemkab Bogor Buruk

Padahal jauh sebelum sebelum disetujui pada akhir 2022, defisit sudah nol rupiah. Namun, Pemkab Bogor terlalu gegabah meluncurkan sejumlah proyek tahun anggaran 2022 ke awal tahun 2023.

Baca Juga: Pol PP Cijeruk Tindak Tegas Pelaku Usaha yang Buka Siang Hari di Bulan Ramadhan

"Kondisi tersebut membuat perhitungan pendapatan APBD 2023 menjadi meleset. Defisit belanja yang disebut-sebut mencapai Rp400 miliar disebabkan karena anggaran SILPA APBD 2023 digunakan untuk membiayai luncuran proyek 2022 yang dikerjakan di tahun 2023," kata Rudy Susmanto, Rabu 29 Maret 2023.

Pemkab Bogor melakukan langkah perubahan parsial 1 untuk mencari solusi keuangan tersebut. Namun, Rudy merasa sangat tidak yakin defisit sebesar itu bisa teratasi dengan langkah yang diambil oleh Pemkab Bogor.

Baca Juga: Inalilahi! Rumah Warga di Kota Bogor Ambruk, Satu Orang Terluka

"Kami di DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi, tapi tidak ada yang dijalankan," ujar dia.

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah melakukan perubahan parsial 1 untuk menutup defisit anggaran yang terjadi cukup besar yakni Rp400 Miliar.

Baca Juga: Tanggapi Laporan Pekerja, BPJS Kesehatan Periksa Badan Usaha di Bogor

Kepala Bidang anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boogr Achmad Wildan mengatakan, pihaknya telah menemukan titik temu untuk menutup Defisit APBD 2023 usai dikoreksi oleh Gubernur.

"Sudah ada solusinya, beberapa anggaran perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan bimtek untuk sementara ditunda," kata Wildan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Geram ADD Telat Tiga Bulan, Wawan Haikal: Ini Terkait Isi Perut

Tak hanya perjalanan dinas dan kegiatan Bimtek, BPKAD juga menunda belanja lainnya. Diantaranya, belanja pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, belanja yang bersifat e-katalog dan beberapa yang lainnya.