Irjen Kemendikbudristek: Ada Siswa 'Gaib' di PPDB 2023

METROPOLITAN.ID - Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi masih masih jadi perhatian berbagai kalangan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Irjen Kemendikbudristek mengungkapkan temuan soal evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

Dari tiba-tiba pindah Kartu Keluarga hingga ada siswa 'gaib' yang tiba-tiba muncul namanya.

Baca Juga: Kalahkan Kenta Nishimoto, Ini Rahasia Jonatan Christie Jadi Juara Hong Kong Open 2023

"Banyak yang pindah KK (kartu keluarga). Kemudian banyak siswa yang diterima di luar jalur resmi," jawab Irjen Kemendikbud Chatarina Girsang dalam Dialog Media tentang Selayang Pandang Merdeka Belajar serta Pembagian Pusat dan Daerah oleh Kemendikbudristek di Hotel Mercure Jakarta TB Simatupang, belum lama ini.

Siswa yang diterima di luar jalur resmi, lanjut dia, sebelumnya tidak ada namanya dalam sistem. Saat pengumuman akhir, tiba-tiba nama siswa itu muncul.

Untuk menangani hal ini, Itjen Kemendikbud sudah bekerja sama dengan Komite Pendidikan, Dinas Pendidikan di daerah hingga Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) untuk menyediakan saluran pengaduan bila mendapati hal-hal semacam ini.

Baca Juga: Cetak Sejarah! Ganda Putri Apri/Fadia Juara Hong Kong Open 2023

Sementara itu, ditambahkan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BKSAP) Kemendikbud Anindito Aditomo mengatakan hasil evaluasi PPDB Zonasi sedang dikaji bersama Itjen Kemdikbud. Nino, demikian panggilan akrabnya, mengakui cukup banyak masalah yang ditemukan.

"Zonasi itu bukan akar masalahnya. Masalah-masalah yang muncul seperti fraud, pemalsuan KK itu bukan akar masalah zonasi," jelasnya dalam forum yang sama.

Nino menjelaskan akar masalah PPDB Zonasi ada dua. Pertama, jumlah atau bangku sekolah negeri yang tidak mencukupi. Kedua, antarsekolah negeri terdapat ketimpangan yang sangat tinggi sekali.

Baca Juga: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Serahkan Bantuan Rutilahu buat Warga Bekasi Utara

"Sekarang mengapa perlu mencari sekolah yang jauh-jauh kalau kualitasnya sama? Begitu kan? Ini pertanda ada ketimpangan," jelasnya.

"Namun bila zonasi tidak dilakukan, apa yang terjadi? Siapa yang akan tersingkir? Kelompok-kelompok yang rentan. Mereka akan tersingkir kalau tidak dibantu dengan kebijakan afirmasi seperti ini," papar Nino.