Apa yang dilakukan oleh mereka dikatakan melanggar sebab tidak adanya pengajuan izin kepada pihak Pemerintah Desa dan juga Kepolisian setempat.
Kusmiani juga menambahkan hal tersebut bisa dilaporkan menjadi tindakan pidana, akan tetapi warga sepakat damai dengan syarat data-data yang sudah diambil harus dihapus.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap data pribadi masing-masing.
Sebab hal terebut rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan bisa merugikan orang yang memiliki data tersebut.
Seperti digunakan untuk pinjaman online atau pinjol, dimana data peribadi seseorang yang disalahgunakan dipakai untuk mengajukannya.
Akibatnya, orang tersebut nantinya memiliki hutang dan harus membayar pinjaman tersebut walaupun mereka tidak mendapatkan dana itu sama sekali.
"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama seperti NIK, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi pada Minggu, 21 Juli 2024.***
