KLH juga meminta pemerintah daerah di Jabodetabek untuk memperkuat pengawasan terhadap industri dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menugaskan tim untuk melakukan penilaian kinerja lingkungan di kawasan industri.
"Telah dilakukan penilaian terhadap 74 tenant di salah satu kawasan industri di DKI Jakarta, serta 70 tenant di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Penilaian ini akan terus berlanjut hingga mencakup total 48 kawasan," jelas Rasio.
Selain itu, KLH juga mengambil langkah untuk menghentikan praktik pembakaran sampah terbuka, termasuk limbah pasca pertanian.
"KLH telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertanian, pemerintah daerah, dan Polri untuk mendukung upaya pencegahan," pungkas dia.***
