METROPOLITAN.ID – Dugaan kebocoran retribusi sampah di Kota Depok mencuat ke permukaan.
Dari potensi pendapatan yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, realisasi penerimaan justru hanya di angka Rp7 miliar.
Selisih ini mengundang pertanyaan publik dan menjadi sorotan DPRD Kota Depok.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Abdul Khoir menilai ada persoalan serius dalam sistem pengelolaan retribusi sampah.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penarikan retribusi yang selama ini dijalankan.
"Potensi retribusi sampah ini sangat besar, bisa mencapai ratusan miliar. Tapi faktanya, yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp7 miliar. Ini tentu janggal dan patut dipertanyakan," kata Abdul Khoir, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menurutnya, banyaknya kebocoran bisa terjadi dari berbagai titik, mulai dari pendataan wajib retribusi yang tidak akurat, sistem penagihan yang lemah, hingga dugaan praktik manipulasi di lapangan.
Khoir menambahkan, pengawasan harus diperketat agar kebocoran ini tidak menjadi praktik yang berulang setiap tahun.
"Kita mendorong agar Badan Keuangan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terbuka dalam data, dan segera membenahi sistem digitalisasi retribusi. Jangan sampai potensi yang seharusnya bisa membiayai pelayanan publik justru hilang entah ke mana," tegasnya.
Dugaan kebocoran retribusi sampah ini juga menjadi ironi di tengah permasalahan persampahan yang semakin kompleks di Kota Depok.
Dengan keterbatasan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dan meningkatnya volume sampah rumah tangga, pendanaan yang kuat seharusnya menjadi prioritas untuk peningkatan layanan.
DPRD Kota Depok menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan pendalaman dalam rapat kerja mendatang. (Ali)***
