METROPOLITAN.ID - Suasana diskusi dalam acara penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berbasis kewilayahan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor bersama Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Rabu, 29 Oktober 2025 di Cibinong, berlangsung cukup dinamis dan sarat kritik konstruktif.
Forum ini menjadi wadah penting dalam pembahasan persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
Namun, di tengah paparan data dan hasil kajian lapangan, muncul suara tegas dari perwakilan Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) yang meminta agar hasil diskusi tidak berhenti sebatas dokumen atau arsip semata.
Sekretaris KPPKBB Achmad Haermawan menegaskan bahwa seluruh hasil kajian dan masukan masyarakat harus menjadi pijakan nyata bagi pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyusun program kerja tahun 2026.
Baca Juga: Pemekaran Bogor Barat dan Timur Terancam Lambat, Belasan Camat Tak Hadir di Forum Bappeda
‘’Kajian lapangan, hasil forum diskusi dengan melibatkan perwakilan masyarakat baik di Bogor Barat dan Bogor Timur, harus direalisaskan. Harus diaplikasikan oleh dinas teknis yang ada. Ide, gagasan dan inovasi soal sarana infrastrutur penataan kewilayahan harus menjadi program kerja di masing-masing dinas teknis. Tahun 2026 itu waktunya. Jangan sampe hasil ini cuma jadi arsip saja,’’ tegas Hermawan.
Menurut Hermawan, partisipasi publik soal sarana dan prasarana infrastruktur yang bersinergi dengan pemikiran IAP untuk wilayah Barat dan Timur Kabupaten Bogor harus menjadi bahan realisasi pembangunan 2026. Jika melihat besarnya anggaran dua wilayah untuk membangun infrastruktur yang mencapai 11 Triliun lebih bisa secara bertahap direalisasikan.
‘’Kami akan kejar nanti ke dinas-dinas, apakah ada program hasil kajian atau diskusi di tahun anggaran 2026, jika tidak ada, percuma saja kita kumpul-kumpul,’’ imbuh Hermawan.
Sementara itu, Yusfitriadi, pengamat kebijakan publik asal Leuwiliang sekaligus Founder VINUS, menilai kajian ilmiah yang dilakukan Bappeda dan IAP sangat krusial dalam memetakan kesiapan wilayah menuju DOB.
Baca Juga: Wakili Demokrat, Rezky Kartika Kirim Bantuan buat Warga Bondongan Terdampak Bencana
“Kita berharap konektivitas antara bupati dan presiden ikut mendorong realisasi DOB, khususnya di Kabupaten Bogor, agar ada pencabutan moratorium parsial. Hanya DOB yang benar-benar siap saja yang akan dimekarkan,” ujar Yusfitriadi.
Ia menambahkan, Kabupaten Bogor Barat dan Timur sudah menunjukkan kesiapan administratif dan teknis. Menurutnya, kedekatan Bupati Bogor dengan Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi nilai strategis untuk mempercepat proses tersebut.
“Kita berharap kedekatan bupati dengan Presiden Prabowo bisa menjadi nilai tambah bagi percepatan DOB di Kabupaten Bogor,” harapnya.
Yusfitriadi menambahkan, untuk membuat bobot kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung DOB dibutuhkan sebuiah alat desak yang nyata dan menjadi symbol keseriusan membangun daerah baru.
Pertama, ada monument atau titik nol yang dibangun sebagai tanda di tempat tersebut akan dibangun pusat pemerintahan.
