Penyaluran insentif bertahap dilakukan sepanjang September hingga Oktober 2025 melalui fasilitasi pencairan di masing-masing kecamatan dan balai desa.
Mekanisme ini dinilai lebih menghormati pendidik agama, karena tidak menimbulkan antrean panjang dan mengurangi potensi pemotongan dana.
Berdasarkan survei internal Bagian Kesra, tingkat kepuasan penerima dilaporkan mencapai lebih dari 90 persen.
Dampak program tersebut dirasakan langsung oleh para pendidik agama. Mereka mengaku terbantu dalam menunjang aktivitas pengajaran sehari-hari, termasuk kebutuhan keluarga dan mobilitas saat melakukan pembinaan umat.
Baca Juga: Ibu Alvaro Apresiasi Polisi: Terima Kasih Sudah Tak Pernah Menyerah
Selain itu, pendekatan lintas agama yang diterapkan pemerintah daerah dinilai berhasil mempererat hubungan harmonis di tengah keberagaman masyarakat.
Program ini juga membuka ruang integrasi tata kelola dengan berbagai layanan publik lainnya, mulai dari Universal Health Coverage (UHC), administrasi kependudukan, hingga pengembangan kegiatan kepemudaan berbasis keagamaan.
Transparansi melalui penyaluran non-tunai menjadi salah satu praktik baik yang mendapat apresiasi nasional.
Baca Juga: Kisah Inspiratif di Hari Guru Nasional: Mantan Murid jadi Wali Kota, Guru Pensiunan Raih Penghargaan
Dalam pernyataannya, Regar Jeane Dealen menegaskan, bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kerja kolektif para pendidik agama.
"Penghargaan ini menjadi pengakuan nasional bahwa Jember memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan pendidik keagamaan. Pak Bupati menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesetaraan bagi semua pendidik agama tanpa membedakan latar belakang. Pemerintah akan terus memperkuat tata kelola program agar manfaatnya semakin luas," ujarnya dikutip METROPOLITAN.ID dari laman Diskominfo Jember.
Dengan dianugerahkannya predikat Tokoh Pendorong Pluralisme & Kesejahteraan Pendidik Agama, Jember kembali mempertegas diri sebagai daerah yang progresif dalam pelayanan publik.
Pemkab Jember memastikan akan terus menghadirkan kebijakan humanis dan inklusif sebagai fondasi bagi pembangunan masyarakat yang rukun, berkarakter, dan berkeadilan.***
