METROPOLITAN.ID - Sama-sama menang pada Pilkada 2024 lalu, cara berbeda dilakukan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dengan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A Rachim, terutama soal tim transisi.
Dedi Mulyadi sama sekali tidak melibatkan unsur luar dalam tim transisinya.
Politisi Gerindra tersebut menggunakan unsur ASN yang ada di Pemprov Jabar.
Baca Juga: Rekomendasi Hotel Kids Friendly yang Bikin Anak Gak Rewel Saat Traveling
Sedangkan Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin disebut mempercayakan tim transisinya kepada sejumlah politisi, pengusaha dan tim sukses mereka di pilkada.
Tim Transisi pasangan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mulai melaksanakan pemanggilan sejumlah pejabat yang ada di Pemkot Bogor, Kamis 30 Januari 2025.
Pengamat politik dari Universitas Djuanda, Undang Suryatna mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi dalam membentuk tim transisi untuk menyelaraskan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dengan program dan anggaran yang sedang berjalan TA 2025 melibatkan ASN terutama yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah dan unsur pelaksana pembangunan lainnya (OPD).
Baca Juga: Detail Kamera yang Ditingkatkan dari Samsung Galaxy S25 Ultra, Lihat Selengkapnya Disini
"Mereka merupakan unsur program kerja pembangunan, yang bersifat strategis, dan terutama mereka yang terlibat dalam bidang perencanaan pembangunan dan anggaran, sehingga gubernur terpilih dapat membuat penyelerasan-penyelarasan, diantaranya program kerjanya di 100 hari pertama bertugas karena momen ini sering dijadikan ukuran oleh masyarakat dan media massa. Kemudian program yang akan dilaksanakan di tahun anggaran berjalan," papar Undang, Jumat 31 Januari 2024.
Dijelaskan Undang, salah satu kelebihan dari cara memilih tim transisi yang dilakukan Dedi Mulyadi bisa langsung mengetahui program mana yang harus mendapatkan penanganan segera tanpa menunggu laporan dulu dari tim alias bisa menyiapkan kebijakan yang dianggapnya perlu, kemudian langsung dieksekusi setelah dilantik nantinya.
“Perlu diingat, eksekusi anggaran bisa dilakukan setelah pelantikan. Untuk tim transisi dari ASN bisa jadi lebih memahami secara teknis, dalam mensinkronisasikan program serta anggaran dan relatif mudah berkomunikasi dengan pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerahnya,”tandas dia.
Namun, kata Undang, hasil penyelarasan program gubernur terpilih dengan program anggaran tahun berjalan, pada saatnya setelah dilantik sebagai gubernur perlu dikomunikasikan dan dibahas bersama dengan DPRD dan mendapat persetujuan bersama.
Senada, pengamat politik Universitas Djuanda, GG Seran mengaku, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi merupakan langkah yang tepat.
Jika membandingkan Dedi Mulyadi dan Dedie A Rachim, sambung Seran, maka ada dua pendekatan berbeda yang ditempuh dua kepala daerah terpilih dalam membentuk tim transisi.