METROPOLITAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengunjungi Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Kamis, 8 Mei 2025.
Kampung ini sendiri pernah menjadi TKP pembakaran polisi oleh anggota Ormas pada Jumat, 18 April 2025 lalu.
Kedatangan KDM sapaan karibnya ke lokasi tersebut untuk memastikan proses pendataan terhadap warga liar yang tinggal di lokasi itu berjalan baik. Termasuk tindakan yang akan dilakukan untuk kepemilikan lahan. Diduga lahan tersebut ditempati ribuan jiwa warga yang bukan ber-KTP Depok
“Jadi hari ini kami secara administratif menyudahi konflik yang ada di sini, konflik pertanahan nya,” kata Dedi Mulyadi di lokasi.
Dedi menambahkan jika ada tiga kepemilikan di lokasi tersebut. Pertama dipastikan ada tanah milik Setneg, yang kedua tanah milik Pemerintah Kota Depok, hibah dari Pemprov dari zaman dulu.
“Ada tanah Pemkot Depok juga hibah dari Pemprov zaman dulu. Ketiga, milik BUMN, PT PP Properti,” jelasnya.
Setelah proses pendataan warga selesai, dirinya berharap akan ada kebijakan yang dikeluarkan terkait masalah ini. Sehingga apapun hasilnya nanti, sepenuhnya diserahkan ke pemilik tanah.
“Tugas gubernur adalah memfasilitasi, dan merekomendasikan,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan jika pendataan sudah dilakukah oleh Pemkot Depok dan jajarannya. Dari proses itu ada 91 kepala keluarga dan terdiri dari 299 jiwa yang ada di lokasi tersebut.
“Tindak lanjut dari pendataan ini, sudah bersurat ke Setneg tadi ya. Tadi arahan Gubernur demikian,” kata Chandra.
Kemudian status warga yang tinggal di lokasi tersebut, Chandra menyampaikan sesuai arahan dari Walikota Depok Supian Suri, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyediaan rumah rakyat dari program Presiden Pak Prabowo Subianto.
“Itu program Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan. Nanti kami akan berkoordinasi dengan kementerian tersebut. Kami juga berharap program yang menyediakan hingga 30 juta rumah, harapannya ada juga di Depok atau mungkin di lahan Pemkot Depok,” jelasnya. (Ali)