METROPOLITAN.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Presiden boleh memihak dan boleh kampanye dalam Pemilu, mendapat perhatian banyak pihak.
Termasuk Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Imam Priyono yang menyinggung standar etik moral presiden jika berpihak dan berkampanye untuk salah satu calon.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut bahwa ada isu standar moral ini muncul karena perbedaaan kepentingan politik saja.
Baca Juga: Ditandai Penanaman Pohon, KPU Jawa Barat Lantik 983.199 KPPS
“Ini sebenarnya sederhana. Isu moral dan etika ini dimunculkan karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. Tahun lalu saat sebelah yakin didukung presiden, mereka bahkan optimis Pak Jokowi akan kampanye untuk mereka," kata dia, Kamis 25 Januari 2024.
"Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan? Ini masyarakat harus tahu," imbuh Nusron Wahid.
Nusron Wahid menjelaskan kejadian tahun lalu yang dimaksud.
“Monggo cek di berita, sekitar awal Juni tahun lalu, salah satu Ketua PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Jokowi akan berkampanye untuk Ganjar. Bahkan beliau juga bicara aturan bahwa Presiden boleh cuti untuk berkampanye.” jelas dia.
Terkait dengan isu etik dan moral sendiri, Nusron menegaskan bahwa dalam penyusunan setiap Undang-Undang sudah mempertimbangkan aspek etik dan moral.
“Ketika dalam UU Pemilu memperbolehkan kampanye tentu sudah ada pertimbangan variabel moral dan etika. Kalau melaksanakan aturan itu dianggap melanggar moral artinya semua pihak yang menyusun undang-undang itu dianggap tidak bermoral dan tak punya etika dong?” ujar Nusron Wahid.
Ia juga menegaskan bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang dijadikan acuan adalah aturan dan undang-undang yang berlaku.
“Undang Undang itu adalah cerminan konsensus antara rakyat melalui DPR dengan Pemerintah memegang mandat rakyat," kata dia.
