METROPOLITAN.ID - Vietnam tengah melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga negara secara signifikan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran yang telah lama direncanakan dan akan segera diajukan ke parlemen untuk disahkan.
Dari 30 kementerian dan lembaga yang saat ini ada di Pemerintah Vietnam, jumlahnya bakal dipangkas menjadi 22.
Selain itu, pemerintah juga akan memangkas sekitar 20 persen dari total pegawai negeri, yang berarti sekitar 100.000 pekerja sektor publik akan kehilangan pekerjaan atau ditawarkan program pensiun dini.
Keputusan radikal itu sendiri terinspirasi dari kebijakan efisiensi anggaran yang pernah diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pemerintah Vietnam berharap reformasi ini dapat menghemat miliaran dolar AS dalam anggaran negara, sekaligus mendorong efisiensi birokrasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Baca Juga: Bongkar Tarif Fotografer Pernikahan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kecemasan di kalangan pegawai negeri yang khawatir akan masa depan pekerjaan mereka.
Pemangkasan besar-besaran ini mencakup berbagai sektor, mulai dari media yang dikendalikan pemerintah, pegawai negeri, hingga personel kepolisian dan militer.
Berdasarkan data pemerintah, sekitar dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan akan dihilangkan dalam lima tahun ke depan.
Menurut laporan dari kantor berita AFP yang dirilis pada Senin, 10 Februari 2025, pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menegaskan, lembaga pemerintah tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten atau kurang produktif.
"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," ungkap Lam.
