Sementara, Pemerintah Vietnam telah mengalokasikan lebih dari 5 miliar dolar AS (sekitar Rp 80 triliun) untuk membayar pesangon dan program pensiun dini bagi mereka yang terdampak.
Baca Juga: Pemkot Bogor Bakal Pangkas Perjalanan Dinas hingga Seragam ASN Tahun Ini
Namun, belum ada kejelasan mengenai mekanisme implementasi kebijakan ini, terutama terkait siapa yang akan terkena dampaknya lebih dulu dan bagaimana proses transisinya.
Terlepas dari kontroversi yang muncul, reformasi ini dianggap sebagai langkah penting dalam mewujudkan ambisi besar Vietnam untuk menjadi negara dengan pendapatan menengah pada tahun 2030.
Lebih lanjut, Vietnam ingin masuk dalam kategori negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
Baca Juga: Bersama BRI, Balee Scents Siap Melenggang ke Pasar Dunia
Pada tahun 2024, negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen dan menargetkan angka yang lebih tinggi, yakni 8 persen pada tahun 2025.
Sebagai pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor, Vietnam juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait potensi kebijakan proteksionisme dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Sementara, Akademisi dari Vietnam Fulbright di Universitas Amerika di Washington DC, Nguyen Hong Hai menyebut, pemangkasan sektor publik ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada birokrasi.
Baca Juga: Shenina Cinnamon Tampil Flawless Berkat Sentuhan MUA Marlene Hariman, Segini Tarifnya
"Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan itu," ujar Nguyen.
Pihak berwenang memperkirakan bahwa pemangkasan ini dapat menghemat hingga 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 72,5 triliun) selama lima tahun ke depan.
Meski begitu, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pensiun dan pesangon menunjukkan bahwa proses transisi ini tidak akan mudah.
