METROPOLITAN.ID - Ketegangan antara Fraksi PDIP dengan Gubernur Jawa Barat menjadi cerita tersendiri dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat 16 Mei 2025 lalu.
Ya, ketegangan antara eksekutif dan legislatif mencuat dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat setelah seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk walk out.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap merendahkan peran dan kewenangan DPRD dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
Situasi ini menambah daftar dinamika hubungan antara kepala daerah dan wakil rakyat, yang belakangan kian disorot publik.
Mengutip berbagai sumber, aksi keluar ruang sidang oleh Fraksi PDIP terjadi pada Jumat 16 Mei 2025 setelah interupsi yang disampaikan oleh Doni Maradona Hutabarat, salah satu anggota fraksi PDIP.
Dalam interupsinya, Doni menyinggung pernyataan Gubernur Dedi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei lalu.
Kala itu, Dedi Mulyadi menyebut bahwa proses pembahasan kebijakan di DPRD memerlukan waktu panjang, sehingga ia memilih untuk tidak selalu melibatkan legislatif dalam pengambilan keputusan penting.
"Beliau menyampaikan, kalau dibawa ke DPRD itu prosesnya lama, ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Kami menangkap pernyataan itu seolah DPRD adalah penghambat," ujar Doni, dikutip.
Pernyataan tersebut dinilai menciderai hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif serta menggambarkan DPRD sebagai institusi yang memperlambat kerja pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP Memo Hermawan langsung menginstruksikan seluruh anggota fraksi untuk meninggalkan rapat sebagai bentuk keberatan.
"Saya minta seluruh anggota Fraksi PDIP walk out dari rapat paripurna ini sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur," ujar dia.
Sementara Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menganggap aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sah, meskipun ia menyayangkan ketegangan yang terjadi.
