Sementara itu, paslon nomor urut 1 tidak hanya membagikan uang sebesar Rp6,5 juta per orang, namun juga menjanjikan fasilitas perjalanan umrah kepada pendukungnya.
Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa praktik politik uang dilakukan secara terencana dan sistematis oleh masing-masing kubu.
Menindaklanjuti pelanggaran tersebut, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam jangka waktu maksimal 90 hari sejak putusan dibacakan.
Dalam PSU nanti, parpol pengusung dilarang mencalonkan kembali kedua paslon yang sebelumnya telah didiskualifikasi.
KPU Barito Utara dan pemerintah daerah kini sedang melakukan persiapan teknis serta anggaran guna memastikan PSU dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
Keputusan MK ini disambut beragam oleh publik dan politisi nasional.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyarankan agar pelanggaran ini tidak hanya ditindak secara administratif melalui diskualifikasi, tetapi juga diproses secara hukum pidana untuk memberikan efek jera.
Ia menegaskan bahwa politik uang adalah tindak pidana serius yang merusak demokrasi dari akarnya.
Selain itu, pengamat dari Perludem, Titi Anggraini, menilai bahwa keputusan ini sekaligus menjadi alarm keras bagi Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
Skandal ini menjadi preseden penting dalam sejarah pilkada Indonesia dan sekaligus mengirim pesan tegas bahwa kecurangan tidak akan mendapatkan tempat dalam sistem demokrasi.
Ke depan, publik dan penyelenggara pemilu diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk manipulasi suara, sementara partai politik diimbau untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam mencalonkan kandidat.***
