Putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga negara lainnya, dan masyarakat pada umumnya yang terkait dengan putusan itu.
Namun, apakah pelanggaran kode etik oleh hakim MK dapat mempengaruhi sahnya putusan MK?
Risiko bagi Hakim MK yang Melanggar Kode Etik.
Baca Juga: Serangan Pesawat Tak Berawak Militer Yaman Houthi Menghentikan Sementara Aktivitas Israel
Para hakim MK memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dalam menjalankan tugas mereka.
Pelanggaran terhadap kode etik hakim dapat berakibat pada diberhentikannya hakim tersebut tanpa hormat.
Apakah Pelanggaran Kode Etik Hakim Membuat Putusan MK Tidak Sah?
Pertanyaannya adalah, apakah pelanggaran kode etik oleh hakim MK dapat membuat putusan MK menjadi tidak sah atau dapat dianulir?
Baca Juga: Galaunya Bobby Nasution Ingin Dukung Prabowo - Gibran tapi ogah Ganti Partai
Pertama, berdasarkan UU MK dan peraturan pelaksananya, pelanggaran kode etik atau tindak pidana oleh hakim MK berdampak pada diri hakim tersebut, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat.
Kedua, tidak ada ketentuan mengenai upaya hukum seperti permohonan pembatalan atas putusan MK.
Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang termaktub dalam konstitusi, serta diatur secara konsisten dalam UU MK dan peraturan pelaksananya.
Oleh karena itu, putusan MK tidak dapat dianulir oleh lembaga manapun.
Ketiga, putusan MK berlaku dengan asas res judicata, yang berarti apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar.
Meskipun ada kesalahan dalam proses pengadilan, putusan MK tetap dianggap sah dan benar. Putusan MK juga memiliki akibat res judicata, meskipun terjadi kesalahan.