Selain itu, kepala OPD juga diharuskan memantau Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang sedang membuat DPA agar anggarannya epat sasaran. “ DPA itu hak mutlak prerogatif, tafsir eksekutif tanpa ada urusan legislatif. Itulah DPA. Pengawasannya moral, plus kemudian cita-cita kita untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya manfaat publik. Itu pengawasannya," lanjutnya. Aher ingin menuntaskan 2018 dengan baik. Dia berharap anggaran-anggaran -- terutama anggaran untuk program kategori utama bisa selesai pada semester pertama ini. "Kalau tahun yang lalu (penyerapan anggaran TA 2016) kita ada di angka 93 koma sekian persen hampir 94 persen. Ketika dicek di 34 provinsi kita paling besar dan sekarang kita di angka 95 persen lebih, 95,77 persen. Hampir dipastikan karena naik serapan kita 95,77, hampir dipastikan kita pun penyerapannya terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia," tandasnya
(*/feb)