METROPOLITAN - Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor tengah bergerak mengimple­mentasikan percepatan Pe­ningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Koperasi, se­suai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Dalam instruksinya Nomor 027/4311-PBJ, wali kota Bogor berkomitmen belanja produk dalam negeri, UMKM, dan koperasi pada pengadaan barang dan jasa di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada Sekre­tariat Daerah (Setda) Kota Bogor Agnes Andriani Kartika Sari mengatakan, sebesar 85,22 persen belanja pengadaan barang dan jasa Pemkot Bogor diarahkan belanja produk da­lam negeri dan 80,94 persen untuk belanja produk kope­rasi dan usaha mikro kecil. Hal itu dilakukan sebagai upaya menggerakkan kem­bali pertumbuhan, serta pem­berdayaan para pelaku usaha lokal di Kota Bogor usai di­terjang pandemi Covid-19. Tak main-main, komitmen Pemkot Bogor itu telah ditu­angkan dalam Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang ditayangkan seluruh OPD dalam Sistem Informasi Ren­cana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) 2022. Bahkan, Agnes mengaku pi­haknya juga sedang mengiden­tifikasi kebutuhan barang dan jasa yang akan disuplai produk dalam negeri dan UMKM dalam rencana kerja 2023. “Kita juga minta OPD mengi­dentifikasi produk yang po­sisinya belum produk dalam negeri untuk dicari subtitusi­nya,” kata Agnes. Untuk P3DN, Pemkot Bogor juga berencana mengaloka­sikan dan merealisasikan 40 persen nilai anggaran belan­janya untuk belanja produk-produk lokal. Salah satu strategi untuk melancarkan target ialah dengan mendorong penayangan produk pada e- Katalog lokal Kota Bogor. Hal itu dilakukan agar dapat me­wadahi para pelaku menayang­kan produknya, sehingga dengan mudah ditemukan dan dibeli OPD secara elek­tronik. Setiap produk yang ditayangkan akan terpampang pada etalase di website e- Katalog Kota Bogor. Lewat e-Katalog, Agnes men­jelaskan berbagai manfaat bisa dirasakan para pelaku UMKM. Contohnya, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan tidak memiliki batas waktu untuk memasarkan produknya. Tentunya, lewat pemasaran tersebut, para pelaku UMKM juga akan semakin banyak mendapatkan pesanan yang berasal dari berbagai OPD sehingga pendapatannya akan semakin tinggi. Sebab itulah Agnes menga­jak masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mendaftarkan produknya pada e-Katalog. Ia menyebut masyarakat tidak perlu ragu karena prosedur pendaftarannya amat mudah. “Dulu kalau mau masuk e- Katalog ada sembilan tahapan yang harus ditempuh peny­edia, bahkan harus disetujui LKPP. Sekarang sudah sangat dipermudah. Tinggal dua ta­hapan saja, yaitu pertama kita mengumumkan bahwa ada etalase, dan kedua peny­edia mendaftar. Itu saja langs­ung bisa tayang,” jelasnya. Untuk pendaftaran, pelaku UMKM cukup membuat akun lewat website Sistem Penga­daan Secara Elektronik (SPSE). Persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat akun hanya KTP, NPWP, serta akta peru­sahaan (untuk perusahaan). Agnes mengatakan, bagi pendaftar yang kesulitan bisa datang ke Setda Kota Bogor Bagian Pengadaan Barang Jasa untuk mengikuti bim­bingan teknis yang diseleng­garakan dua kali dalam sepekan. “Kita juga buka layanan di Mal Pelayanan Publik. Bagi yang ingin konsultasi, ingin membuat akun SPSE, bisa datang ke MPP pada Senin— Jumat jam 10:00–14:00 WIB,” tambahnya. Hingga 8 September 2022, sebanyak 467 produk telah terdaftar dalam e-Katalog Kota Bogor. Jumlah tersebut terdiri dari 41 pelaku usaha atau penyedia jasa. Nilai tran­saksi yang telah dicapai dalam e-Katalog itu bahkan menca­pai Rp5,1 miliar. Sebanyak 14 etalase dise­diakan Pemkot Bogor dalam e-Katalog. Di antaranya, alat tulis kantor, aspal, bahan ma­terial, bahan pokok, beton ready mix, hewan ternak, jasa keamanan, jasa kebersi­han, makan dan minuman, pakaian dinas, dan kain tra­disional. Selain itu, terdapat pula etalase seragam sekolah, servis kendaraan, suvenir, dan juga beton precast. “Kita ingin mengalihkan semua pengadaan barang dan jasa dari manual ke elektronik. Targetnya paling lambat 2023. Sebab itu, kami mengajak seluruh peserta pelaku usaha di Kota Bogor untuk mendaf­tarkan produknya di e-Kata­log,” tegasnya. (eka/run)