METROPOLITAN - Dua periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor mem­buat Rifdian Surya Darma matang. Kini ia memiliki rencana maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 Jawa Barat. Mimpi besarnya, Rifdian ingin bagaimana kekuasaan bisa menghadir­kan kesejahteraan bagi masyarakat. Lantas gagasan seperti apa yang dimilikinya? Berikut wawancara Harian Metropolitan dengan pria yang hobi fotografi ini: Sejak kapan Anda menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor? Saya dilantik sejak Agustus 2009 dan 2014. Tahun ini merupakan periode kedua saya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Sebelumnya, saya aktif sebagai aktivis mahasiswa. Setelah itu aktivis serikat buruh. Seiring berjalannya waktu, saya mendirikan lembaga kajian bernama Forum Studi Kebijakan dan Implementasi Pembangu­nan (Foskip) yang aktif di bidang ke­miskinan, pengangguran, pertanian, PAD dan APBD. Apa yang melatarbelakangi Anda mau menjadi anggota DPRD waktu itu? Saya punya frame besar bahwa ke­kuasaan tanpa menghadirkan kesejah­teraan adalah sebuah kejahatan. Cara efektif untuk menghadirkan kesejahte­raan dalam kontek negara itu harus berkuasa, dalam hal ini masuk partai politik (parpol) karena Indonesia ada­lah negara demokrasi. Oleh karena itu, saya berpartai untuk aktif di legislatif. Lalu, alasan Anda maju di Pileg Jabar seperti apa? Saya ingin ada regenerasi di tubuh partai saya. Saya sudah dua periode dari dapil yang sama, maka saya ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader PPP Kabupaten Bogor, khususnya di Dapil 6. Karena tidak baik kalau kita di situ terus. Termasuk saya ini sebagai orang yang suka dengan tantangan baru. Sehingga dua periode menjabat sebagai wakil rakyat, menurut saya cukup untuk mengenal seluruh persoalan dan po­tensi di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, saya harus naik kelas. Tapi yang jauh lebih penting dengan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya bisa memperjuangkan as­pirasi masyarakat Bogor ke Bandung. Kebetulan kemarin saat Pilkada Jabar 2018 saya adalah Ketua Timses Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum di Ka­bupaten Bogor. Jika Anda dipercaya menjadi ang­gota DPRD Provinsi Jawa Barat, tero­bosan seperti apa yang ingin dilakukan? Ada beberapa hal yang menurut saya ketika Pak RK jadi itu saya harus perju­angkan juga, dalam hal ini mem-back up melalui legislatifnya. Sehingga apa yang diperjuangkan Pak RK itu inline, karena di-back up juga di legislatifnya, dalam hal ini diperjuangkan anggarannya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Beberapa hal yang dimaksud adalah program dokter datang ke rumah, mem­bahas lintah darat atau rentenir melalu masjid sejahtera, mendirikan taman kreatif untuk kaum muda di setiap ka­bupaten se-Jawa Barat hingga pemeka­ran wilayah di Kabupaten Bogor. Lantas, terobosan Anda sendiri se­perti apa untuk Kabupaten Bogor? Tentunya ada. Seperti saya melihat Bogor ini sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta, sehingga banyak hal yang harus kita dorong. Seperti kaitan sampai Ka­bupaten Bogor mempunyai TPST Nambo yang sampai saat ini masih mandek. Karena kewenangannya ada di provinsi inilah yang akan saya per­juangkan. Apakah ada kaitan transportasi? Ada dua hal kaitan transportasi. Ya­kni, kemacetan Puncak dan jalur Tran­syogi. Maka, saya akan mendorong jalur Puncak Dua segera direalisasikan dan memperjuangkan jalur Trans­yogi untuk dilebarkan. Kaitan Wisata? Untuk hal ini Kabupaten Bogor mempunyai ke­unggulan dan kekhasan di Kampung Cimande. Maka saya akan mem­perjuangkan Kampung Cimande menjadi Kam­pung Budaya melalui inter­vensi kebijakan anggaran Pem­prov Jabar untuk membangun sedemikian rupa dan memperkenal­kan hingga mancanegara. Sebab, ini keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Bagaimana dengan pendidikan? Kalau pendidikan persoalan saat ini masih ada di Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kabupaten Bogor hanya memiliki target di kelas dua SMP. Salah satu problemnya ka­rena ruang belajar yang tersedia di sekolah masih sedikit. Sehingga saya punya mimpi bagaimana Pemprov Jabar mengintervensi dari segi kebijakan anggaran untuk menambah ruang belajar di seko­lah swasta. Dengan penambahan ini out put yang didapat bisa me­ningkatkan RLS dan harga yang dikeluarkan lebih murah ketimbang menyediakan sekolah baru. Terakhir, bagaimana dengan eko­nomi? Negara yang kuat itu sejahtera dan adil. Sejahtera dan adil bisa dilihat dari desanya. Untuk itu, saya ingin ba­gaimana Pemprov dan pemda bisa ber­sinergi membangun desa. Bisa melalui menghidupkan Bumdes dan menum­buhkan pusat ekonomi baru seperti memanfaatkan keberadaan Situ. Artinya, Pemprov melalui BKSDA merevitali­sasi situ. Sedangkan pemda membangun tempat wisata melalui Bum­des. Termasuk Pemprov Ja­bar mem­buat regu­lasi standa­risasi bagu­nan pusat pemdes. (rez/py)