Cukup Punya IUMK, Pengusaha Bogor Bisa Dibantu Pemkot

METROPOLITAN - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, An­nas Rasmana, mengajak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sebab, layanan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam perkembangan UMKM dari segi mempermudah ak­ses permodalan. ”Saat ini di Kota Bo­gor sudah bisa memanfaatkan IUMK untuk legalitas pelaku UMKM. Jadi, mereka tak perlu lagi bikin PT atau CV. Cukup satu lembar IUMK,” kata Annas di Balai Kota, Senin (3/12).

Ia menjelaskan, IUMK bisa didapat di seluruh kecamatan Kota Bogor. ”Satu hari pengurusan dan gratis di kecama­tan. Kami berusaha mempermudah, karena UMKM merupakan salah satu pemberi kontribusi besar dalam Penda­patan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Dengan memberikan kemudahan dalam kepengurusan IUKM, diharap­kan para pelaku UMKM bisa dengan mudah memperoleh pinjaman modal pada bank. Sebab, prinsip IUKM ada­lah prosedur sederhana, keterbukaan informasi bagi pelaku usaha dan ada­nya kepastian hukum dan kenyama­nan dalam usaha.

Saat ini, kata Annas, jumlah UMKM di Kota Bogor tercatat ada 23.000 pelaku usaha. Didominasi sektor ku­liner 60 persen, kerajinan 30 persen dan 10 persen sisanya batik dan sek­tor kreatif lainnya. Tidak itu saja, fokus Pemkot Bogor terhadap pemberday­aan UMKM juga ditunjukkan dengan menggelar berbagai pelatihan.

”Sesuai arahan Pak Wali Kota, pela­tihan harus bersifat kekinian dan me­lihat peluang di pasar. Jadi harus di­kemas secara milenial, network, jin­gle iklan, desain kemasan, fotografi, bahasa Inggris. Kita menuju ke era milenial. Bahkan, kami juga rutin melakukan pelatihan ekspor agar UMKM Kota Bogor siap menghadapi perdagangan bebas,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyebut, pihaknya terus berupaya menggenjot PAD melalui sektor informal, terutama UMKM. ”Kami melihat potensi UMKM di Bo­gor sangat besar dan memerlukan penanganan yang terkoordinasi dengan semua stakeholder. Jadi, kami membangun kemitraan dengan ber­bagai pihak, seperti kamus, perusa­haan, perbankan untuk mendorong UMKM ini naik kelas,” kata Bima.

Ia menambahkan, memprioritaskan UMKM ini bukan sekadar untuk me­nambah PAD, tetapi juga meningkat­kan jumlah penyerapan tenaga kerja. (*/rez/py)