METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus melakukan inovasi mempermudah pelayanan kependudukan maupun catatan sipil kepada masyarakat. Teranyar, Pemkab Bogor menggandeng Kantor Pos untuk mengantarkan KTP-el, kartu keluarga, akta lahir dan akta kematian.
Bupati Bogor, Ade Yasin, menjelaskan, kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan data kependudukan dan catatan sipil lainnya. Kantor Pos nantinya akan mengantarkan KTP-el, kartu keluarga, akta lahir, akta kematian dan catatan sipil lainnya. “Warga tinggal menunggu di rumah masing-masing,” katanya.
Untuk mengantarkan dokumen kependudukan ke rumah warga, Pemkab Bogor akan membayar ongkos kirimnya. Dengan demikian, uang warga tetap utuh dan bisa digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari.
“Kan kasihan orang Tenjo, Parungpanjang, Jasinga dan lainnya jauh-jauh ke Cibinong, lumayan ongkosnya dan juga belum makan baksonya hingga Pemkab Bogor berinisiatif membayar ongkos kirimnya,” ucapnya.
Selain bekerja sama dengan Kantor Pos dan membiayai jasa pengiriman, ia juga memerintahkan Disdukcapil menjemput bola ke kampung-kampung. “Disdukcapil dituntut melakukan perekaman dan pemotretan KTP-el ke kampung-kampung, jemput bola istilahnya,” ujarnya.
Sedangkan untuk pemerintah desa yang lokasinya jauh dari UPT Disdukcapil akan mendapatkan prioritas pelayanan jemput bola pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Oetje Sorbagdja, menambahkan, awal ide pelayanan pengiriman dokumen kependudukan dan catatan sipil ini berawal dari keluhan warga yang merasa sudah mengurus dokumen tersebut namun tidak jadi-jadi.
“Dengan jumlah penduduk yang harus memiliki KTP-el yaitu 4.585.812 jiwa, kami sudah mencetaknya 3,4 juta keping. Dari sejumlah itu, banyak yang mengeluh KTP-el-nya tidak jadi-jadi. Karena itu agar dokumen data kependudukan tidak sampai salah alamat lagi kami pun menggandeng pihak Kantor Pos,” tambah Otje.
Dia melanjutkan, pelayanan pengiriman data kependudukan dan catatan sipil ini akan dilakukan secepatnya karena pihaknya sedang menyusun anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P). “Target kami untuk semester kedua ini bisa mengirimkan 30.000 dokumen ke rumah warga,” tukasnya.(rb/els/py)