METROPOLITAN - Jajaran pengurus dan anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah poin, mulai dari penyampaian hasil rekomendasi pada Rakernas Apeksi di Kota Semarang beberapa waktu lalu hingga membahas evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Alhamdulillah Pak Mendagri menyambut baik beberapa saran dan masukan. Tentunya akan ditindaklanjuti yang menjadi kewenangan beliau. Sementara untuk kewenangan kementerian terkait lainnya akan dikoordinasikan oleh beliau,” ujar Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi yang merupakan Ketua Apeksi.
Airin menyebutkan salah satu hal yang dibahas terkait dana kelurahan. Menurutnya, banyak kepala daerah yang keberatan dengan ketentuan dana kelurahan yang diambil 5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alasannya,karena kemampuan keuangan daerah masing-masing berbeda.
“Sehingga diharapkan 5 persen itu tidak menjadi dana tersendiri, tapi program kegiatan kelurahan yang berada di SKPD masuk ke dalam 5 persen itu,” terangnya.
Walikota Bogor Bima Arya yang merupakan Wakil Ketua Apeksi menambahkan, hal lain yang dibahas adalah terkait wacana Pilkada langsung dan tidak langsung.
“Jadi, Pak Mendagri meluruskan wacana. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan Pilkada ke DPRD, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini adalah beliau ingin mengevaluasi, bagaimana politik ini agar cost-nya tidak tinggi dan bagaimana mencegah korupsi, itu bicara pada tataran pencegahan korupsi,” jelas Bima.
“Pak Mendagri juga sampaikan, akan melakukan kajian yang serius secara akademik dengan metode yang terukur, bagaimana sistem Pilkada ke depan. Jadi, bukan mengembalikan Pilkada ke DPRD, secara keseluruhan kita evaluasi sama-sama,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Apeksi juga menyampaikan permasalahan tunjangan, adanya gugatan dari karyawan mantan narapidana, juga pendampingan pencegahan korupsi.
"Pertemuan dengan asosiasi para wali kota yang intinya menyampaikan beberapa permasalahan, kita tampung dulu," katanya.
Sekedar informasi, 12 poin rekomendasi yang ditetapkan saat Rakernas Apeksi di Semarang adalah menunjuk Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Apeksi VI. Selanjutnya, rekomendasi terkait peningkatan anggaran dana kelurahan, penguatan kapasitas profesionalisme aparatur, penguatan aparatur pengawasan internal pemerintah atau APIP, serta penyelenggaraan pemerintahan umum.
Selain itu juga dibahas perizinan yang harus terintegrasi secara elektoral online single submission, infrastruktur, lingkungan, dan transportasi. Juga pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan, pariwisata kota, dan bidang pendidikan. (*/feb)