METROPOLITAN - Wali Kota Bogor Bima Arya berkunjung ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (4/12/2019) kemarin.
Pemkot Bogor akan memunculkan program baru terkait toleransi dan pemenuhan HAM di berbagai bidang.
Mulai dari disabilitas, kesehatan, pendidikan toleransi beragama ,dan banyak lagi.
Ini menyusul kunjungan yang telah dilakukan Walikota Bogor Bima Arya ke Komnas HAM.
"Kami tadi berdiskusi seputar program-program penguatan toleransi dan pemenuhan hak asasi manusia diberbagai bidang, mulai dari disabilitas, kesehatan, pendidikan toleransi beragama dan banyak lagi," kata Bima, Kamis (5/12/2019) siang.
Bima menambahkan, untuk memperkuat nilai-nilai tersebut Pemkot Bogor tidak bisa bekerja sendirian. Butuh dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.
"Sebelumnya, Pemkot sudah menggandeng sejumlah komunitas, akademisi, LSM hingga tokoh-tokoh lintas agama," tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan Komnas HAM mendorong komitmen dari Pemkot Bogor dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dengan baik dengan memberikan masukan-masukan dalam upaya penguatan nilai-nilai HAM diberbagai bidang.
"Komitmen Komnas HAM membantu Pemkot Bogor dalam hal penguatan toleransi dan sejumlah isu-isu lainnya. Kami sepakat untuk melakukan beberapa langkah lanjutan, baik strategis maupun taktis. Kami juga nanti akan melakukan kunjungan balik ke Kota Bogor untuk bertemu dengan sejumlah stakeholder kemudian bisa sharing soal isu-isu HAM dari persprektif kami," jelas Beka.
Beka melanjutkan, sejauh ini upaya Pemkot Bogor terkait HAM sudah cukup baik tapi perlu diperkuat lagi hingga tingkat bawah. Bahkan, Komnas HAM akan mengajak Bima Arya untuk menghadiri World Human Rights Cities Forum 2020 di Gwangju, Korea Selatan pada Mei 2020 mendatang.
"Di sana Pak Bima Arya akan menjadi salah satu pembicara untuk sharing pengalaman dengan kota-kota lainnya di dunia terkait menjalankan program-program pemerintah berbasis HAM. Saling belajar di sana," terangnya.
Dia membeberkan, program-program tersebut termasuk dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga, pembangunan ekonomi, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak, dan pendidikan maupun untuk menjamin kerukunan beragama, termasuk dalam menjamin peran aktif dan kerjasama masyarakat dan pemerintah daerah.
"Sebagai latar belakang, sejak tahun 2011, Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju di Korea Selatan telah menyelenggarakan Forum Kota HAM Sedunia (World Human Rights Cities Forum - WHRCF)," bebernya. (feb/run)