METROPOLITAN – Untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas penduduk desa di Kabupaten Bogor, pemerintah pusat setiap tahunnya mengucurkan dana melalui program Dana Desa.
Pada 2019, Kabupaten Bogor yang terdiri dari 416 desa mendapatkan kucuran dana sebesar Rp488 miliar. Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) ini terbagi menjadi tiga alokasi dana, yaitu alokasi dasar Rp279 miliar, alokasi afirmasi Ro18 miliar dan alokasi formula Rp189 miliar.
Dana Desa yang akan masuk ke kas daerah ini, nantinya akan dibagikan kepada setiap desa yang ada di Kabupaten Bogor, dengan pembagian jatah yang berbeda-beda. Tergantung dengan jumlah penduduk, potensi desa, indeks desa membangun (peringkat desa), jumlah kemiskinan dan faktor geografi.
Kasi Pendapatan dan Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Febriyanti mengungkapkan walaupun setiap desa mendapatkan jatah yang berbeda-beda, tetapi untuk alokasi dasarnya sendiri tetap sama disetiap desanya, yaitu sebesar Rp672 juta.
“Dana desa itu, penggunaannya langsung diatur oleh Kemendes. Sehingga mereka itu mengeluarkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun dan diatur di Permendes. Mereka biasanya masih fokus dibidang pembangunan dan pemberdayaan,” jelasnya.
Di Kabupaten Bogor sendiri, untuk desa yang mendapatkan alokasi dana desa terbesar, didapatkan oleh Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung dengan nominal Rp2,6 miliar. Sedangkan untuk desa yang mendapatkan jatah terkecil adalah Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi dengan nominal Rp802 juta.
Nantinya, uang yang akan digunakan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ini, akan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi desa. Di Kabupaten Bogor, dari 416 desa yang ada, tercatat terdapat 12 desa mandiri, 97 desa maju,
262 desa berkembang dan 45 desa tertinggal. Untuk menghilangkan status Desa tertinggal yang ada di Kabupaten Bogor, ternyata pemerintah pusat menambah anggaran Dana Desa untuk Bumi Tegar Beriman. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Febriyanti dari perpres penjabaran APBN 2020 dari Kementerian Keuangan, Kabupaten Bogor akan mendapatkan Rp511 miliar untuk anggaran Dana Desa tahun depan
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bogor Hendro Siswanto, berharap, indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL) di Kabupaten Bogor, dapat terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Bogor.
“Pada tahun 2018 Kabupaten Bogor masih memiliki 4 desa sangat tertinggal dan sekarang sudah tidak ada lagi itu desa tertinggal. Ini kan menunjukkan kemajuan yang sangat baik,” katanya.
Anggota Komisi X Dewan Perawakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Fahmi Alaydrus, mengatakan masalah infrastruktur di desa-desa harus mendapatkan prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Sebab, berdasarkan hasil reses yang telah ia lakukan, masalah infrastruktur yang ada di wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain, seperti Desa Sukajaya, Desa Nanggung dan desa yang dilalui oleh kendaraan truk tambang sangat buruk kualitasnya.
“Banyak sekali spot-spot yang tidak nyaman untuk dilalui. Ini kan berdampak kepada akses warga. Kalau warga sudah jauh lokasinya dan kualitasnya jalan buruk, kalau terjadi apa-apa pasti kan susah nanti dijalannya,” kata Fahmi.
Politisi PKS ini juga menilai pengembangan potensi wisata, seharusnya bisa menjadi pilihan lainnya dalam penggunaan Dana Desa. Selain mengembangkan potensi wisata, nantinya, desa yang menjadi destinasi wisata pasti akan mengangkat UMKM desa tersebut.
Fahmi yang juga masuk kedalam anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, secara tegas mengaku akan memperjuangkan Kabupaten Bogor dari segi alokasi anggaran yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat.