METROPOLITAN - Kemen­terian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran sekitar Rp24 triliun untuk mem­bantu Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa. Bantuan itu berupa bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat desa yang selama ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keu­angan Astera Primanto men­gatakan, setidaknya ada sekitar 5,8 juta keluarga miskin yang berada di desa akan menda­patkan bantuan tersebut. Kebijakan anggaran tambahan itu sebagai salah satu langkah realokasi anggaran pemerintah daerah (pemda) yang harus ditingkatkan untuk penanganan Covid-19, baik dalam bentuk penyediaan sarana prasarana kesehatan maupun bansos. ”Jadi dengan kebijakan ini, anggaran yang dibutuhkan dari dana desa akan sangat bervariasi, kisarannya bisa sampai sekitar secara total Rp24 triliun atau setara sekitar 25-30 persen dari dana desa,” ujarnya melalui media briefing virtual, Rabu (8/4). Prima menjelaskan pemerintah merencanakan setiap kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan. Jangka waktu bantuan yang diberikan selama tiga bulan. ”Nanti dana desa itu yang tadinya penggu­naan untuk cash forward dan pemberdayaan masyarakat akan ada satu menu baru, yakni BLT atau bansos yang diberikan kepada desa,” jelasnya. Skema bantuan untuk desa ini, pertama akan dilakukan pendataan terlebih dahulu oleh Kementerian Desa dan akan diverifikasi Kementerian So­sial (Kemensos). Penyaluran bantuan ini akan diutamakan kepada daerah-daerah yang paling terdampak Covid-19. ”Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat di desa mendapatkan suatu ban­tuan yang kurang lebih setara dengan yang diterima masy­arakat lain yang mendapatkan bantuan melalui jalur Kartu Prakerja dan BLT. Kalau data bisa diselesaikan mudah-mu­dahan April sudah bisa lakukan penyaluran,” tandasnya. (cn/feb/run)