METROPOLITAN - Anggota DPRD Kota Bogor Gilang Gugum Gumilar terus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang wabah Covid-19 di Kota Hujan. Salah satu legislator muda Kota Bogor itu juga rajin turun ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan warganya yang terdampak Covid-19. ”Walau bagaimanapun masyarakat tetap harus kita perhatikan, baik dari segi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan. Apalagi di tengah wabah seperti ini,” katanya kepada Metropolitan. Bukan tanpa sebab, sejak Kota Bogor memberlakukan kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 pada Maret silam, sejumlah aktivitas dan kegiatan masyarakat terbatasi. Hal itu tentu berdampak pada perekonomian masyarakat. Sebab, mereka tak bisa bekerja dan mesti berdiam diri di rumah, mengikuti anjuran dan imbauan dari pemerintah. Bahkan tak sedikit warga harus kehilangan pekerjaannya. ”Covid-19 ini memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi masyarakat. Maka dari itu saya sengaja turun langsung untuk mendengar keluhan dari masyarakat secara langsung,” ucapnya. Politisi asal PPP itu mengaku saat ini pihaknya tengah fokus mengawasi prosesi pendataan masyarakat penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Baik bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Kota Bogor. Legislator asal Dapil Bogor Selatan itu menilai, jika tak diawasi, bukan tidak mungkin bantuan tersebut berpotensi disalahgunakan. ”Kita juga fokus pengawasan bantuan pemerintah soal untuk masyarakat. Karena jika tak diawasi, bantuan ini sangat riskan diselewengkan. Minimal kita lakukan antisipasi sejak dini,” tuturnya. Pria yang juga anggota Komis IV DPRD Kota Bogor itu mengaku akan senantiasa mengawasi setiap alokasi dan kucuran anggaran yang untuk menanggulangi wabah Covid-19. Baik sumber dana dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, maupun dana yang berasal dari lainnya. Seperti bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. ”Kita akan tetap awasi semuanya. Karena kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita akan terus monitoring untuk mencegah potensi adanya penyalahgunaan anggaran Covid-19 ini,” tegasnya. (ogi/c/feb/run)