METROPOLITAN - Kemen­terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans­migrasi (Kemendes PDTT) menegaskan akan melakukan pengawasan ketat pada pro­gram Bantuan Langsung Tu­nai (BLT) untuk warga desa yang terdampak virus corona (Covid-19). Pengawasan itu dilakukan agar BLT tepat sa­saran dan tidak dimanfaatkan penumpang gelap. Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengatakan, pengawasan ketat akan dite­rapkan dalam program BLT untuk warga desa yang ter­dampak wabah Covid-19. “Tujuannya supaya program yang didorong Presiden Jo­kowi ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan penum­pang gelap,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4). Untuk itu, Budi Arie me­minta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa dan masy­arakat, aktif mengawasi pelaks­anaan program BLT. Menurut­nya, program BLT untuk warga miskin di desa adalah salah satu upaya pemerintah meringankan beban masy­arakat akibat wabah Covid-19. Ia menjelaskan wabah penya­kit Covid-19 telah diputuskan Presiden Jokowi sebagai ben­cana nasional, sehingga semua pihak harus menjaga keber­hasilan program BLT tersebut. “Jangan ada pihak yang me­manfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, termasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan-temuan dan ka­sus hukum untuk program ini,” tegasnya. Budi Arie menuturkan, pro­gram BLT dibiayai APBN se­kitar Rp22 triliun. Anggaran program BLT diambil dari sebagian Dana Desa 2020 yang totalnya Rp72 triliun. Masy­arakat miskin di desa, jelasnya, akan mendapatkan BLT se­besar Rp600.000 tiap kepala keluarga per bulan selama tiga bulan sejak April hingga Juni. Terdapat sekitar 12 juta keluarga yang akan menerima manfaat dari program ini. “Cash transfer ini berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang ter­pukul. Pendataan warga pene­rima program ini sedang dila­kukan. Jangan sampai tumpang tindih dengan PKH (program keluarga harapan, red), Ban­tuan Pangan Non Tunai agar tetap sasaran. Harus tepat sa­saran,” tegasnya (*/feb/run)