Pembenahan Birokrasi dan Jalankan RPJMD, Kunci Kemajuan Kota Bogor
Sebagai salah satu PNS senior dan berpengalaman di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, keikutsertaan Hanafi di lelang jabatan terbuka sekretaris daerah (sekda) Kota Bogor sudah diperkirakan banyak pihak. LULUS dari IPDN, beragam jabatan di pemkot mulai dari staf keuangan, kepala Satpol PP, camat, asisten pemerintahan hingga kepala Bappeda sudah dicicipi. Menurut Hanafi, pembenahan birokrasi menjadi kunci utama dalam memajukan Kota Bogor. Apa arti jabatan sekda menurut anda? Kita hanya mengoordinasikan apa yang menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah. Yaitu koordinasikan ke dalam dan ke luar. Kalau ke dalam kan sudah jelas, setiap program RPJMD dimasukkan ke dalam kegiatan dinas. Kalau ke luar itu, kita membangun komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di Kota Bogor, mulai dari DPRD dan unsur Forkopimda lainnya. Kota Bogor punya visi-misi Kota Ramah Anak dan Keluarga, apa yang akan anda lakukan demi target itu? Pertama, infrastruktur harus mendukung karena saat ini kita sedang menuju ke sana. Untuk membangun infrastruktur itu, kita harus melihat kondisi keuangan daerah kita juga. Jika nanti terpilih sebagai sekda, yang notabenenya adalah staf, hanya menjalankan rencana pembangunan yang sudah diwacanakan wali kota dan wakil wali kota yang dituangkan dalam RPJMD. Saat ini Kota Bogor masih di tengah pandemi Covid-19, apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi ini? Pertama, kita harus lihat RPJMD dulu. Kalau semisal ada program yang tidak bisa berjalan karena adanya pergeseran anggaran karena Covid-19, ya otomatis target itu tidak tercapai, karena tidak bisa berjalan. Tapi kan kita harus perhitungkan kembali dan koordinasikan kembali ke dalam dan ke luar, agar target pemerintah bisa berjalan. Sekda memiliki peran sebagai kepala ASN, apakah kondisi birokrasi Kota Bogor sudah baik? Kalau dibilang berbeda, ya jelas berbeda kondisi birokrasi dulu dengan sekarang. Sekarang ini kan kita dituntut lebih profesional dalam melayani masyarakat dan transparan. Untuk itu, saya yang punya latar belakang mantan camat Bogor Utara pada 2009 hingga 2010, memang selalu menekankan agar PNS itu melayani masyarakat. Kita cari masalah di tingkat bawah itu apa saja, di masyarakat itu apa saja keluhannya. Kita serap semua aspirasi dan dimasukkan ke dalam Musrenbang nantinya. Persiapan menghadapi seleksi terbuka jabatan sekda? Nggak ada persiapan khusus, hanya membaca kembali RPJMD dan mencari potensi-potensi yang ada di Kota Bogor. Untuk birokrasi, saya akan menitikberatkan kepada PNS yang masih ada di Kota Bogor untuk kembali memperbaiki moralnya. Karena semakin berkembangnya zaman, PNS tidak bisa lagi hanya duduk di belakang meja tanpa mengetahui masalah apa yang ada. (dil/b/ryn/run)