seremoni

Ade Yasin Apresiasi Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM pada UPT KemenkumHAM

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:15 WIB

METROPOLITAN - Bupati Bogor Ade Yasin mengaku bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengapre­siasi pencanangan pembangu­nan zona integritas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke­menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum­HAM) se-Bogor Raya. Ia menjelaskan hal tersebut sebagai wujud tekad dan ke­siapan institusi untuk menu­ju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokra­si Bersih Melayani (WBBM). Apresiasi tersebut diutarakan Ade Yasin pada acara Dekla­rasi Janji Kinerja Tahun 2022 dan pembangunan Zona In­tegritas menuju WBK serta WBBM pada UPT Kemenkum­HAM se-Bogor Raya, di Lapas Kelas II A Cibinong, Pondo­krajeg, Senin (17/1). Acara itu dihadiri pula Plt Kepala Perwakilan Ombuds­man RI Jakarta Raya Dedy Irsan, Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Jawa Barat Sudjonggo, kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Depok, jajaran Forkopimda, dan kepala Lapas Kelas II A Cibinong beserta jajaran ke­pala UPT KemenkumHAM se-Bogor Raya. Ade Yasin mengaku turut mendukung seluruh jajaran UPT KemenkumHAM se-Bogor Raya untuk bersungguh-sungguh mewujudkan peru­bahan serta perbaikan biro­krasi, utamanya di UPT Pe­masyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor, Kantor Imigrasi Bogor dan Depok, serta rumah tahanan Depok, sebagai instansi yang mem­berikan pelayanan langsung kepada publik. Sehingga kualitas pelayanan harus selalu prima dari level mana­jerial hingga garda terdepan. ”Proses membangun zona integritas merupakan kerja berat. Karenanya, semua pihak mulai dari pimpinan sampai level bawah harus punya ko­mitmen kuat dan mindset yang seirama. Sehingga keberha­silan membangun zona inte­gritas ini dapat dicapai,” ujar Ade. Ade berharap seluruh pe­mangku kepentingan dapat bersinergi, membantu menga­wal komitmen UPT Kemen­kumHAM se-Bogor Raya untuk mewujudkan birokra­si yang bersih, melayani, dan bebas korupsi. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Sud­jonggo mengaku pihaknya termasuk 17 kementerian yang memperoleh lampu hijau yang dinyatakan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu menjadi motivasi agar tetap memper­tahankan prestasi dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik secara pri­ma kepada masyarakat. ”Seluruh kepala UPT harus jadikan pembangunan zona integritas ini bukan hanya soal pemenuhan data dukung saja, tapi juga sebagai titik balik dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana pra­sarana pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan dan peningkatan SOP pelayanan serta jadikan organisasi kita menjadi organisasi yang bi­rokrasinya terselenggara dengan baik, bersih, dan be­bas korupsi,” tandasnya. Kemudian, lanjut Sudjong­go, sinergi dan kolaborasi yang baik dengan stakeholder ter­kait dalam pelaksanaan tugas juga harus menjadi fokus dan prioritas kepala UPT di era revolusi digital yang merupa­kan eranya kolaborasi. Im­plementasikan pelaksanaan kinerja yang semakin Profe­sional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dan Berorientasi pe­layanan Akuntabel, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif, Ko­laboratif (BerAKHLAK). Plt Kepala Perwakilan Om­budsman RI Jakarta Raya Dedy Irsan mengungkapkan, Ombudsman mengapresiasi kegiatan ini. Pertama, pihaknya mengapresiasi capaian-ca­paian yang telah diraih UPT KemenkumHAM se-Bogor Raya. Ada empat UPT yang sudah mendapat predikat zona integritas menuju wi­layah WBK dan WBBM. ”Hari ini kita mendengar deklarasi janji kinerja 2022 dipimpin kalapas Kelas II A Cibinong. Harus ada evalu­asi atas apa yang sudah di­capai dan yang belum terca­pai di 2021. Harus ada yang namanya reward and punish­ment, agar UPT yang sudah baik dan melampaui target kinerja harus diberikan re­ward, yang belum agar dibe­rikan punishment atau pem­binaan. Jangan ada perla­kuan sama antara yang ber­prestasi dan yang belum berprestasi,” ujarnya. Ia menuturkan, terkait pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, pihaknya berharap UPT Ke­menkumHAM se-Bogor Raya di tahun ini yang sudah menda­pat WBK menjadi WBBM dan yang sudah WBBM harus dipertahankan. Sementara yang belum WBK harus se­rius melaksanakan pembangu­nan zona integritas ini agar mencapai keduanya. (*/eka/run)

Tags

Terkini

Kunker ke Kota Kisarazu, Bima Arya Perkuat Kerja Sama

Senin, 28 November 2022 | 16:01 WIB

Bantu Korban Gempa Cianjur, Antam Turunkan ERG

Kamis, 24 November 2022 | 11:08 WIB