METROPOLITAN - Bupati Bogor Ade Yasin ikuti Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara virtual bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dalam membantu menyelesaikan terkait masalah pertanahan, baik aset masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder agar aset pertanahan menjadi lebih tertib, di Ruang Rapat I Setda, Kamis (27/1). Secara virtual, Menteri ATR/ BPN RI Sofyan A Djalil mengungkapkan bahwa berbagai tantangan dan distorsi permasalahan pertanahan di daerah. Untuk itu perlu peran pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN RI untuk terus perbaiki pelayanan kepada seluruh daerah, sehingga mekanisme penyelesaian soal pertanahan di setiap daerah lebih baik lagi. “Terima kasih dan apresiasi kepada kepala daerah baik gubernur dan bupati/wali kota yang telah membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama sehingga pengeluaran sertifikat bisa berjalan secara sangat baik dan cepat,” ujarnya. Sofyan mengaku sedang melakukan program desa lengkap di seluruh Indonesia dalam menciptakan pendaftaran seluruh tanah secara lengkap. Saat ini sudah ribuan desa terutama di Jawa telah menjadi desa lengkap, artinya setiap persil tanah yang ada di desa tersebut sudah didaftarkan, dengan demikian batas desa jadi jelas, tidak ada lagi sengketa batas desa sehingga data pertanahan di desa jadi sangat bagus. “Sebanyak 32 kabupaten/ kota termasuk Pemda DKI telah melakukan desa lengkap secara house to house, berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN RI, sehingga transaksi jual beli bisa dilaksanakan dengan waktu yang singkat, bahkan kita akan menuju ke elektronik. Untuk itu bagi daerah yang belum melakukan desa lengkap secara house to house, kami minta bupati/ wali kota bisa mendorong Bappenda di wilayahnya masing-masing agar mewajibkan untuk melakukan house to house BPHTB dengan kami,“ pintanya. Sofyan juga mengaku saat ini sangat serius ingin mendaftarkan aset-aset pemerintah daerah. Sebab selama ini barangkali tidak terdaftar dengan baik sehingga banyak aset pemda yang hilang karena administrasinya tidak baik. “Kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder supaya aset pertanahan menjadi lebih tertib,” pungkasnya. (*/eka/ run)