METROPOLITAN - Melalui Forum Konsultasi Publik, Pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor libatkan masyarakat berpartisipasi memberikan saran dan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Forum Konsultasi Publik itu dilaksanakan di Ruang Rapat Ciliwung, Bappedalitbang, Cibinong, Kamis (10/2). Aca­ra diselenggarakan secara daring dan luring, dihadiri perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, perguruan tinggi, Ba­dan Eksekutif Mahasiswa, dunia usaha, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor. Mewakili bupati Bogor, Ana­lis Kebijakan Utama Kabupa­ten Bogor Beny Delyuzar membacakan Sambutan Bu­pati Bogor Ade Yasin, menje­laskan bahwa saat ini kon­disi perekonomian belum sepenuhnya pulih dan wabah Covid-19 kembali mengalami peningkatan, dimana bela­kangan ini penambahan kasus positif mencapai lebih dari seribu kasus per hari, Bed Oc­cupancy Rate (BOR) kem­bali meningkat, dan level PPKM dari Level 2 kembali ditingkatkan ke Level 3. Hal itu tentunya akan mem­bawa dampak yang perlu diantisipasi dalam perenca­naan pembangunan daerah 2023, karena saat ini kita be­lum dapat memprediksi kapan wabah Covid-19 akan berakhir dan sejauh mana dampaknya terhadap keperluan penanga­nan kesehatan, pendidikan jarak jauh, pelayanan social, dan pemulihan ekonomi. “Untuk itu, saya minta agar masyarakat dapat memahami situasi ini. kita berharap 2023 Covid-19 dapat terkendali sehingga program pembangu­nan akan dapat kita kejar, namun kita juga tetap perlu mempertimbangkan dampak wabah Covid-19 dan PPKM ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengang­guran dan angka kemiskinan, serta mengantisipasi terjadi­nya bencana alam dan no­nalam yang mungkin terjadi sewaktu-waktu sehingga pe­rencanaan program pembangunan tahun 2023 harus diarahkan secara se­lektif dan realistis,” katanya. Beny melanjutkan, menutup periode 2018—2023, kemam­puan keuangan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp7 triliun, dengan beban be­lanja pegawai maksimal 30 persen dari target APBD. Di 2023 juga kita harus memper­siapkan alokasi cadangan untuk pilkada serentak 2024 serta pembiayaan lainnya. “Kewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 10 per­sen untuk kesehatan, telah mengambil porsi lebih dari 60 persen target pendapatan daerah. Dengan demikian, alokasi pembangunan baik fisik, non fisik, maupun ke­butuhan operasional 72 pe­rangkat daerah hanya tersisa kurang dari 40 persen dari target pendapatan daerah,” ungkapnya. Sementara itu, sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Bogor, menekankan kepada jajarannya bahwa di 2023 adalah tahun terakhir RPJMD periode 2018—2023. Jangan sampai ada visi misi Bupati Bogor yang terlewat satupun. Jadi kita harus menyisir dengan baik dari mulai tahun per­tama sampai tahun kelima. Semua visi-misi bupati yang dituangkan melalui Panca­karsa harus bisa terlaksana semua, jika ada yang tidak bisa dilaksanakan, harus ada alasan yang kuat. Melalui fo­rum konsultasi ini, diharapkan dapat bertukar informasi dan membangun kesepahaman terkait kondisi di Kabupaten Bogor dan masyarakat dapat berpartisipasi memberikan saran dan masukan untuk pembangunan di Kabupaten Bogor pada 2023. “Penyusunan RKPD ini ha­rus melihat sesuai dengan skala prioritas, utamakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pelayanan ke­pada masyarakat harus jadi prioritas. Kemudian jangan ada ego sektoral, dalam melaksanakan pembangunan, sehingga diharapkan di akhir masa kepemimpinan Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Bupati Iwan Setiawan, ter­laksana semua visi misi nya,” ungkap Burhanudin. Ia menjelaskan bahwa Pem­kab Bogor terus berupaya agar desa dan kelurahan dapat tetap membangun wilayahnya, selain itu, penataan kota khu­susnya Cibinong dan sekitar­nya akan terus dilanjutkan agar masyarakat dapat me­manfaatkan berbagai fasilitas dengan nyaman. “Kita menata Cibinong Raya sebagai ibu kota dan wajah Kabupaten Bogor dengan tidak mengabaikan kecama­tan lain, kita lakukan juga di kecamatan lain, pemulihan ekonomi dengan program Samisade. Di tengah badai pandemi Covid, kita masih bersyukur bisa membangun dengan menata ibukota Ka­bupaten Bogor dan masih bisa membangun desa di pelosok-pelosok melalui pro­gram Samisade,” tandas Bur­hanudin. Sementara itu, Kepala Bap­pedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto menjelaskan bahwa berdasarkan permasalahan kekinian Kabupaten Bogor maka tema pembangunan Kabupaten Bogor 2023 adalah membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam mewujud­kan kabupaten termaju, nya­man, dan berkeadaban. “Adapun arah kebijakan prioritas tahun 2023 yaitu: menyelesaikan janji politis Kepala Daerah (Pancakarsa), menangani pandemi Covid-19 dalam permasalahan kese­hatan strategis lainnya, pe­mulihan ekonomi daerah termasuk penanganan kemisk­inan dan pengangguran, penyiapan pilkada serentak, dan menata penyederhanaan birokrasi,” tandas Suryanto. (*/eka/run)