METROPOLITAN.ID - Protes publik terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen semakin menggema di berbagai platform media sosial.
Ajakan penolakan tersebut kini identik dengan simbol Garuda biru yang tersebar luas sebagai bentuk peringatan dan aksi kritik terhadap kebijakan tersebut.
Simbol penolakan PPN 12 persen ini mengingatkan publik pada aksi peringatan darurat serupa yang pernah terjadi pada protes Kawal Putusan MK pada Agustus lalu.
Baca Juga: Cegah Penularan HIV AIDS, Dinkes Karawang Siagakan 10 Puskesmas
Meski saat ini skalanya belum sebesar protes Kawal Putusan MK, seruan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama menjelang pemberlakuan kebijakan pada 1 Januari 2025.
Dikutip dari Suara, pengamat media sosial, Enda Nasution, menilai simbol Garuda biru bisa menjadi pemicu gerakan yang lebih besar jika didukung oleh momentum dan tokoh-tokoh publik dengan pengaruh signifikan.
"Dalam konteks sebagai sebuah kritik juga terhadap kebijakan, saya rasa pasti akan muncul ya. Hanya saja memang kayaknya menunggu momen juga. Karena ya kan kebijakannya belum berlaku, sehingga dampaknya juga belum terasa," ungkap Enda, Rabu 20 November 2024.
Baca Juga: Tempat Wisata di Bogor yang Populer buat Liburan Akhir Pekan bareng Keluarga
Enda menambahkan bahwa protes ini kemungkinan akan semakin masif ketika tokoh-tokoh besar di media sosial mulai terlibat.
Tokoh dengan jumlah pengikut besar berpotensi memperluas jangkauan isu ini, apalagi jika kebijakan tersebut mulai berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menurut Enda, selain masyarakat umum, kelompok pebisnis dan pelaku usaha juga berpotensi terlibat dalam protes ini.
Pasalnya, ajakan boikot yang menyertai seruan frugal living dan pengurangan konsumsi dari masyarakat bisa memberikan tekanan langsung pada sektor bisnis ritel.
"Ketika bisnis yang protes, pemerintah biasanya jauh lebih mendengarkan daripada hanya sekedar individu-individu aja," jelas dia.
