Ia menegaskan bahwa pendekatan ini bukan bertujuan mencari kesalahan, tetapi bagian dari proses memperbaiki sistem pengelolaan anggaran demi menciptakan APBD yang transparan, tepat guna, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sherly Laos mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan KPK RI memperjelas dua titik lemah yang masih perlu dibenahi di Maluku Utara: penguatan sistem pengadaan barang/jasa dan manajemen ASN (aparatur sipil negara).
“Karena MCP (Monitoring Center for Prevention) bukan soal angka, tapi soal refleksi dari sistem yang sehat dan bisa dipercaya publik,” tegasnya.
Baca Juga: Sherly Tjoanda Peluk Atlet Cilik di Turnamen Karate Maluku Utara Cup, Momen Mengharukan Jadi Sorotan
Dari sinilah ia memutuskan melanjutkan perjalanan ke Bali untuk mempelajari langsung cara pemerintah provinsi tersebut menata tata kelola pengadaan dan sumber daya manusia.
“Kami ingin belajar:
Bagaimana mereka merapikan proses lelang dan pengadaan,
Bagaimana mereka menata SDM dengan integritas,
Dan bagaimana semua itu berdampak langsung pada pelayanan publik yang cepat, bersih, dan terasa manfaatnya.”
Dalam unggahan yang sama, Sherly juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPK RI atas bimbingan dan komitmen yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam unggahan yang sama, Sherly juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPK RI atas bimbingan dan komitmen yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia juga mengingatkan kembali esensi dari anggaran negara, bahwa setiap rupiah dari APBD harus kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat konkret.(*)
