METROPOLITAN.ID - Upaya mengungkap penyebab banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus diperluas.
Setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai memeriksa perusahaan dan individu yang diduga merusak kawasan hutan.
Muncul dorongan agar DPR RI mengambil langkah lebih jauh dengan menelusuri akar kebijakan yang memungkinkan praktik perambahan berlangsung selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Indonesia vs Filipina di SEA Games 2025: Siapa Unggul? Jadwal, Rekor & Prediksi
Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Fernando Emas menegaskan bahwa bencana ekologis tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pelaku lapangan.
Menurutnya, kerusakan hutan yang berujung banjir dan longsor merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh para pengambil keputusan di sektor kehutanan dalam rentang waktu yang panjang.
“Sudah seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memanggil kementerian terkait atas kerusakan hutan yang menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera,” ujarnya mengutip dari Suara.com.
Baca Juga: Siapa Rico Lubis? Anggota Grind Boys yang Jadi Sorotan Usai Jenguk Onadio Leonardo
Fernando menilai proses pemeriksaan harus bersifat menyeluruh. Ia meminta Komisi IV DPR RI memanggil jajaran mantan Menteri Kehutanan dari berbagai periode, mulai dari MS Kaban, Zulkifli Hasan, Siti Nurbaya hingga Raja Juli Antoni.
“Komisi IV DPR RI segera panggil mantan Menteri Kehutanan untuk melakukan pendalaman terkait penerbitan izin perambahan hutan. Panggil dan buka data izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan sejak masa MS Kaban hingga Raja Juli Antoni. Supaya masyarakat tahu siapa yang membuat kebijakan hingga terjadinya kerusakan hutan, khususnya di Sumatera,” tegasnya.
Menurut Fernando, keterbukaan seluruh izin pemanfaatan hutan sangat penting agar publik memahami bagaimana kebijakan masa lalu turut berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem di kawasan hulu.
Ia menyebut analisis bencana tidak boleh berhenti pada aksi lapangan, tetapi harus menyentuh regulasi yang menjadi landasannya.
Selain DPR, Fernando juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah lebih tegas.
