METROPOLITAN.ID - Komisi IV DPRD bersama Disdik Kota Bogor menggelar rapat kerja sosialisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024 pada Senin, 27 Mei 2024.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor itu turut dihadiri Komite SD se-Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, rapat kerja dengan melibatkan 208 Komite Sekolah ini untuk membahas terkait sejauh mana sosialisasi PPDB 2023/2024 diterima oleh wali murid.
"Dengan RDP (rapat dengar pendapat) kita ingin mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui ada berapa zona sampai hari ini, misal dijalur afirmasi dari 15 jadi 20 persen. Zonasi dari 55 jadi 50 persen," kata Akhmad Saeful Bakhri.
Menurut dia, sosialisasi terkait pelaksanaan dan skema pelaksanaan PPDB 2024 ini supaya ada pemerataan dalam pendidikan.
"Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun kemarin (kasus calo hingga pindah KK). Kita ingin melibatkan dinas dan instansi terkait verifikasi kependudukan," ucap Akhmad Saeful Bakhri.
"Misal baru pindah KK, validasinya seperti apa, itu nanti Disdukcapil. Afirmasi ke Dinsos masuk gak ke DTKS. Japres ya ke Koni," sambung dia.
Dijelaskan pria yang akrab disapa ASB, ada beberapa dinas yang nantinya saling berkait terkait PPDB ini. Selain Dinas Pendidikan (Disdik), ada juga keterlibatan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, serta Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor.
Sementara, salah satu masukan dari masyarakat adalah ada keinginan pembangunan sekolah baru di Bogor Selatan yang saat ini keberadaan sekolah setingkat SMPN dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan warga di sana.
"Mereka miris kenapa pembangunan sekolah baru dilakukan di Tanah Sareal, kita sampaikan tahun ini kita komitmen ada pembangunan sekolah baru di Bogor Utara, dan Bogor Timur, besok (tahun depan) baru ke Selatan," jelas Akhmad Saeful Bakhri.
Lebih lanjut, ASB menjelaslan rata-rata daya tampung masing-masing SMP Negeri adalah 288 siswa. Sedangkan, Disdik mencatat jumlah lulusan SD sebanyak 17.000 siswa.
"Jumlah kursi cuma (sekitar) 6.000. sedangman sekolah terpadu atau SMPN 21 yang baru saja hanya menampung 160 siswa," ungkap dia.
"Kita juga berharap masyarakat jangan ke negeri semua, kan ada sekolah swasta juga," lanjut dia.
