METROPOLITAN.ID - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menerima aspirasi dari DPC Organda Kota Bogor dalam rapat audiensi, belum lama ini.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPC Organda Kota Bogor, Sunaryana beserta jajaran menyampaikan berbagai keresahan, aspirasi dan masukan terkait isu transportasi di Kota Bogor.
Misalnya perihal kelanjutan operasional Biskita, program rerouting, program reduksi angkot dan rencana induk transportasi Kota Bogor.
Baca Juga: Manchester City Dalam Periode Buruk, Pep Guardiola Gusar Tak Bisa Ikut Liga Champions Musim Depan
Sunaryana membeberkan bahwa melalui Organda, sebanyak 10 koperasi yang menaungi angkot di Kota Bogor telah membuat satu perusahaan konsorsium yang disiapkan untuk menjadi operator BisKita.
Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan BisKita di Kota Bogor, baik Organda maupun konsorsium tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan BisKita.
"Sehingga di akhir-akhir ini kami mempertanyakan kemana program ini akan dibawa. Kami selalu mendukung Pemkot, tetapi kami tidak pernah dilibatkan. Kami para pengusaha menunggu," tegas Sunaryana.
Baca Juga: Manchester City Dalam Periode Buruk, Pep Guardiola Gusar Tak Bisa Ikut Liga Champions Musim Depan
Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi dari Organda, Rusli Prihatevy mengambil kesimpulan bahwa terdapat permasalahan komunikasi antar stakeholder dalam menata transportasi di Kota Bogor.
Ia pun menekankan bahwa kedepan Pemkot Bogor, Dishub Kota Bogor dan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus bisa merangkul semua stakeholder agar program BisKita bisa berjalan dan tidak dimonopoli oleh salah satu pihak saja.
"Kami dari DPRD Kota Bogor mendukung pelaksanaan BisKita yang transparan dan berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sehingga kami akan meminta Pemkot, Dishub dan PTP untuk merangkul semua pihak agar program yang baik ini bisa berjalan," ujar Rusli.
Baca Juga: 5 Destinasi Wisata Populer di Korea Selatan saat Musim Dingin untuk Liburan Akhir Tahun
Rusli berharap dengan adanya Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Transportasi, Pemkot Bogor mampu melakukan intervensi dan kolaborasi dalam pelaksanaan BisKita dan menyusun rencana induk transportasi Kota Bogor dengan baik kedepannya.
"Tentu kami akan menindaklanjuti Perda dengan mengagendakan rapat kerja bersama melalui komisi-komisi terkait dengan Organda, Dishub dan PTP agar Rencana Induk Transportasi bisa disusun dengan baik dan benar," tegas Rusli.
