METROPOLITAN.ID - Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Aswaja Akhmad Saeful Bakhri (ASB) melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bogor lewat program Night Market di Alun-Alun Kota Bogor.
Program Night Market di Alun-Alun, Jalan Dewi Sartika yang diklaim sebagai tonggak penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bogor, dinilai tidak efektif dan justru menimbulkan persoalan baru.
Hal itu terlihat dari langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang terpaksa menurunkan alat khusus berupa mesin scruber untuk membersihkan lantai serta pedestrian Alun-Alun Kota Bogor yang berkerak.
Bahkan, Satpol PP Kota Bogor terlihat beberapa kali melakukan penertiban lantaran semakin menjamurnya PKL sehingga menimbulkan kemacetan.
Selain itu, beberapa waktu lalu sempat ramai diberitakan bahwa terjadi dugaan pungli hingga premanisme di kawasan tersebut.
Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Aswaja Akhmad Saeful Bakhri menyebut bahwa polemik yang terjadi akibat night market tidak terlepas dari langkah serampangan pemerintah dan tidak matangnya kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Baca Juga: Kevin Diks Gabung Borussia Monchengladbach, Akun Instagram Klub Diserbu Netizen Indonesia
"Dari awal saya bilang, Pemkot Bogor harus pikirkan dampak legalisasi Night Market ini terhadap kelancaran lalu lintas di Jalan Dewi Sartika. Kemudian, apakah tidak menimbulkan masalah baru seperti semakin menjamurnya PKL dan potensi pungli," ujarnya kepada wartawan, Rabu 29 Januari 2025.
Menurut pria yang karib disapa Gus M ini, Jalan Dewi Sartika merupakan jalur aktif mobilisasi penumpang KRL commuter line yang aktivitasnya berlangsung hampir 24 jam.
Belum lagi, keberadaan angkot dan ojek online yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Jangan sampai malah menimbulkan permasalahan baru, Night Market berpeluang mengundang banyak pengunjung yang sengaja untuk datang menikmati kuliner malam di area tersebut. Imbasnya kan bisa dilihat, PUPR sampai nurunkan mesin khusus untuk menghilangkan kerak di lantai," kata dia.
Seharusnya apabila pemerintah ingin menata PKL, sambung Gus M, bisa dioptimalkan dengan memasukan PKL ke pasar untuk mengisi kios dan los yang masih kosong.
