Minggu, 21 Desember 2025

Kasus Tarif Murah PT Indogate, Driver Timur Tengah di Puncak Bogor Minta Pemerintah Turun Tangan

- Minggu, 13 April 2025 | 22:16 WIB
Driver yang tergabung dalam IKPB menggelar demo menolak tarif rendah yang diberlakukan PT Indogate di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis, 10 April 2025. (Rizal)
Driver yang tergabung dalam IKPB menggelar demo menolak tarif rendah yang diberlakukan PT Indogate di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis, 10 April 2025. (Rizal)


METROPOLITAN.ID 
- Para driver lokal dan pemandu wisata yang biasa melayani wisatawan Timur Tengah di kawasan Puncak Bogor mengharapkan kehadiran pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap keberadaan PT Indogate.

Desakan ini datang dari Ikatan Ketua Pramuwisata Bersatu (IKPB) mengaku merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan tersebut.

Beberapa waktu belakangan, para driver dan pemandu wisata lokal di Puncak Bogor melakukan penolakan terhadap tarif murah yang diberlakukan PT Indogate.

Tarif murah di bawah harga standar tersebut dianggap mematikan usaha para driver Timur Tengah dan pemandu wisata lokal.

"Kalau tidak ada tindakan dari pemerintah, kami bersama rekan-rekan lainnya akan melakukan aksi susulan yang lebih besar dari sebelumnya," ujar Wakil Ketua Warung Kaleng Rencar (WRC), Rahmat, Minggu 13 April 2025.

Menurutnya, hingga saat ini para sopir lokal di kawasan Puncak Bogor dan Cipanas Cianjur masih melakukan sweeping terhadap kendaraan PT Indogate yang membawa tamu-tamu.

Aksi ini dipicu oleh kekecewaan atas perusahaan tersebut yang dianggap merugikan driver lokal.

"Banyak sopir lokal yang menjadi sasaran sweeping karena tamu-tamu dari PT itu. Kami merasa sangat dirugikan," ungkapnya.

Ia pun khawatir jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah, situasi bisa semakin memburuk.

"Yang saya takutkan, kalau pemerintah tidak segera turun tangan, dampaknya akan meluas dan bisa menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Massa sopir dari Puncak dan Cipanas sudah tidak bisa dibendung lagi," lanjutnya.

Lebih jauh, Rahmat menyoroti dominasi pihak asing yang dinilai mengatur usaha transportasi lokal.

"Kami pribumi di tanah kelahiran sendiri diatur oleh pendatang yang hanya numpang usaha di negeri ini. PT dari Yaman itu membawa aturan yang merugikan kami. Masa kami harus diam saja Saya akan serukan, kita lawan dan tutup perusahaan tersebut PT Yaman tersebut," pungkasnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X