METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai melakukan inventarisasi lahan milik pemerintah di sepanjang Sungai Cileungsi dan Cikeas untuk kebutuhan normalisasi sungai.
Langkah ini diambil sebagai upaya menangani persoalan banjir menahun di wilayah timur Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, Jawa Barat.
Perwakilan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bogor Muji Lestari menegaskan, Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menginstruksikan jajarannya untuk gerak cepat dalam melakukan penanganan jangka panjang yang menjadi solusi mengatasi persoalan banjir di dua wilayah tersebut.
Salah satu upaya yang kini sedang berjalan adalah menginventarisasi lahan milik Pemkab Bogor di sempadan Sungai Cileungsi dan Cikeas.
Menurutnya, langkah ini penting karena penggunaan aset daerah bisa menekan biaya pembebasan lahan dan percepatan normalisasi sungai.
Sebab diperkirakan butuh anggaran hingga RP370 miliar untuk biaya pembebasan lahan normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas di wilayah Kabupaten Bogor dan Rp700-800 miliar untuk dua wilayah, termasuk Bekasi.
"Timeline dari pemerintah pusat itu Desember 2025 inventarisirnya sudah selesai," ujar Muji, Minggu, 4 Mei 2025.
Untuk di Kabupaten Bogor, normalisasi sungai dilakukan di dua desa di Kecamatan Gunungputri, yakni Desa Bojongkulur dan Ciangsana.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas telah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
"Termasuk normalisasi, pelebaran sungai, dan pembangunan polder," terang Sekda Ajat Rochmat Jatnika.
Ia tak memungkiri pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam penanganan banjir tersebut karena membutuhkan anggaran yang cuku besar.
Untuk itu, Ajat Rochmat Jatnika berharap ada cost sharing dengan pemerintah pusat agar rencana normalisasi bisa segera terlaksana dan tidak mengganggu prioritas lainnya.
"Pembebasan lahan menjadi kosering harapannya, dan Kementerian PU sudah menganalisis larapnya (Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali)," terangnya.
Menurutnya, Pemkab Bogor telah mengeluarkan surat tanggap darurat transisi dan pemulihan pada Maret lalu, dan berharap penanganan banjir dapat segera dilakukan.
