"Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan," ucapnya pada Jumat, 14 November 2025.
Dedi menilai dugaan ayam kurang matang menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di dapur SPPG. Ia menegaskan kejadian seperti ini tidak boleh terulang.
"Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen," jelasnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, baru 5 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Ini alarm keras. sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya," ujarnya.
DPRD Kota Bogor, lanjutnya, akan mengawal proses investigasi dan mendorong agar hasil laboratorium segera dipublikasikan. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memperketat pengawasan rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.
"Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat," ujarnya.
SPPG Belum Kantongi SLHS Bida jadi Sumber Masalah
Insiden keracunan massal yang menimpa puluhan pelajar SD dan SMK di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Jumat, 14 November 2025 mendapat perhatian serius dari Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar kesehatan dalam operasional Sentra Penyediaan Pangan Gratis (SPPG).
Menurut Dedie, seluruh SPPG wajib memiliki Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sebelum mulai beroperasi. Namun hingga kini, masih banyak SPPG yang belum memenuhi persyaratan tersebut.
"Saya sangat prihatin, mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Semua SPPG wajib mengantongi SLHS dari DPMPTSP yang sebelumnya telah melewati proses di Dinas Kesehatan," ucapnya.
"Kebetulan SPPG yang hari ini menjadi sumber insiden adalah SPPG baru di wilayah Kelurahan Batutulis, dan memang belum memiliki SLHS," sambungnya.
Dedie menyebut bahwa seharusnya SPPG baru akan menjalani pelatihan pada hari berikutnya. Namun, operasional dilakukan lebih awal tanpa izin lengkap dan tanpa memenuhi standar higienitas, sehingga memicu insiden yang membahayakan para pelajar.
"Harus ada kehati-hatian. Jangan mengabaikan urusan kesehatan anak-anak kita. Jangan sampai hanya karena kecerobohan, anak-anak menjadi korban," jelasnya.
Kendati demikian, Dedie mengaku bahwa Dinas Kesehatan Kota Bogor telah menangani seluruh siswa yang terdampak.
