METROPOLITAN.ID - Komisi III DPRD Kota Bogor membeberkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) Pembangunan Gedung Public Safety Center (PSC) 119 di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Kecamatan Tanah Sareal.
Ditemukan adanya banyak retakan bangunan gedung yang membuat Komisi III DPRD Kota Bogor geram.
Apalagi proyek itu menghabiskan anggaran Rp6,4 miliar.
Baca Juga: Sego Kelor Makanan Khas Lumajang, Si Hijau Kaya Manfaat yang Bisa Sehatkan Tubuh
"Yang di Dinkes PSC Gesit temuannya itu anggaran Rp6 miliar untuk bangunan seperti itu cukup sayang, kalau menurut saya. Kedua itu kan untuk comand center, tempatnya terlalu besar, jadi percuma padahal itu harusnya cukup Rp3 miliar dan sisanya Rp3 miliar bisa bikin Posyandu atau merevitalisasi Puskesmas," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Benninu Argoebie kepada wartawan pada Rabu 26 November 2025.
"Pekerjaannya kalau kami lihat beberapa dinding banyak yang retak, jadi masih harus disempurnakan," tambah pria yang akrab disapa Benn.
Benn melanjutkan, kebetulan kalau dari pihak penyedia jasa yang di PSC Gesit, saat sidak hadir dan berjanji akan langsung diperbaiki.
Baca Juga: 5 Kuliner Malam Terpopuler di Lumajang, Murah dan Bikin Ketagihan
"Kebetulan kalau yang di Dinkes itu PPKnya kan rata-rata dokter, jadi ketika harus mengurus semen kan sedikit bingung.Jadi ini harus ada evaluasi dari Pemkot Bogor juga," jelasnya.
Benn menegaskan, akan melakukan sidak sebelum adanya serah terima, catatan kalau ditemukan masih ada yang retak minta penyedia jasa menyelesaikan dan berati kan lewat tanggal.
"Kami ingin Pemkot Bogor melakukan sanksi yang berlaku, denda yang berlaku dan jangan dulu dibayar. Kalau perlu harus ada sanksi tegas, dan yang pasti sanksi tegas sekarang ini kepada beberapa pengawas, sangat tidak profesional," tukas dia.
Benn membeberkan, perencana Gedung PSC Gesit banyak yang salah, jadi saat pelaksanaan banyak berubah.
Akhirnya anggaran Rp6 miliar tidak muat untuk membuat lapangan parkir, tidak bisa dibikin hardener yang licin, trus saluran tidak bisa dibuat.
"Itu karena perencanaan saya rasa tidak tepat. Jadi ini salah satu warning juga kepada kepala daerah untuk tegas, karena nanti citranya Dedie Jenal yang akan tidak baik ketika banyak pembangunan yang setengah-stengah," pungkasnya.
