METROPOLITAN.ID - Pemerintah resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat secara serentak yang dipusatkan di Sentra Terpadu Inten Soeweno Karadena, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 14 Juli 2025.
Peluncuran oleh Mensos Saifullah Yusuf, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan jajaran menteri lainnya ini sekaligus membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026.
Program Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan yang memadukan kurikulum formal, pendidikan karakter, serta penguatan keterampilan hidup.
Sekolah ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan berkualitas, baik karena faktor geografis maupun ekonomi.
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menegaskan bahwa Pemkab Bogor siap memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program ini merupakan terobosan besar dalam sektor pendidikan yang sangat dinanti masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
"Kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan pendidikan yang inklusif, merata, dan terjangkau," ujar Jaro Ade usai peresmian.
Jaro Ade menjelaskan, berdasarkan data statistik, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bogor masih memerlukan tambahan fasilitas pendidikan yang layak, terutama untuk masyarakat di pelosok.
"Kami percaya Sekolah Rakyat adalah langkah besar yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan," ungkapnya.
Ke depan, Jaro Ade menyebut bahwa kebutuhan seperti fasilitas fisik, sarana-prasarana pendukung, dan penguatan kelembagaan akan diupayakan melalui kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dukungan dari pemerintah pusat.
"Kami optimistis keberadaan Sekolah Rakyat akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda di daerah," tandas Jaro Ade.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, aat ini terdapat 63 titik Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, dan sebanyak 37 titik tambahan ditargetkan mulai berjalan pada akhir Juli 2025.
Setiap Sekolah Rakyat telah melalui proses asesmen oleh tim teknis sebelum dinyatakan siap menjalankan proses belajar-mengajar.
Untuk status kepegawaian guru dan tenaga kependidikan juga telah ditetapkan sejak awal, dengan dukungan dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Seluruh guru telah mengikuti pembekalan, termasuk pelatihan modul ajar berbasis Learning Management System (LMS) yang disiapkan oleh Kementerian Agama.