Sebagai tindak lanjut, telah disiapkan program prioritas khusus yang berkenaan dengan penanganan stunting bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menteri Wihaji menjelaskan bahwa meskipun belum semua daerah bisa tercakup MBG karena kendala administrasi seperti belum adanya Surat Permintaan Pembayaran Ganti (SPPG), pihaknya akan mengupayakan cakupan sementara.
“Termasuk hari ini saya tanya di sini memang belum masuk ke sini, saya minta pihak terkait untuk koordinasi. Kalau sudah ada nanti dilaksanakan, kalau belum ada saya cover dulu, kita cover enam bulan sampai satu tahun ke depan,” ungkapnya.
Anak dari keluarga yang dibantu di Desa Nagrak ini kebetulan termasuk kategori balita non-PAUD, yang menjadikannya prioritas penerima MBG khusus tersebut.
“Nanti segera dicover MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Anak beliau kebetulan termasuk balita non-PAUD, oleh karena itu ini menjadi prioritas,” imbuhnya.
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade, mewakili Pemerintah Kabupaten Bogor, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas program sinergi dari Kemendukbangga.
“Pertama kami tentu, Pak Rudy Susmanto sebagai Bupati dan saya sebagai Wakil Bupati atas nama Pemda, atas nama masyarakat Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri, Bu Wamen dan program ini sinergi dengan program yang ada di Kabupaten Bogor,” kata Jaro Ade.
Ia mencontohkan, sinergi ini terlihat dari adanya program bedah rumah serupa yang dilaksanakan oleh Pemkab Bogor pada anggaran perubahan 2025 dan 2026.
Menurutnya, intervensi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo, yakni memastikan adanya pola hidup sehat yang dimulai dari rumah.
“Kami berterima kasih kepada Pak Menteri diberikan contoh ada bantuan untuk air bersih juga dan ini memang sudah sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat dan ini dalam program prioritas Astacita-nya Presiden Prabowo,” jelasnya.
Ia mengakui meskipun Kabupaten Bogor terus berupaya menurunkan angka stunting melalui kolaborasi terintegrasi antar semua SKPD, termasuk Dinas Kesehatan dan DPKPP, tantangan masih ada.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa secara nasional, angka stunting Indonesia berada di 19,8%, dan angka di Kabupaten Bogor sudah di 18%, atau di bawah rata-rata nasional.
“Di Indonesia untuk stunting 19,8%, di sini sudah 18, artinya sudah di bawah rata-rata Indonesia tapi kan jumlah penduduknya banyak. Target tahun ini 18, sampai 2029 itu 14. Doakan saja,” pungkas dia.
Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri berjanji akan mengumumkan perkembangan terbaru angka stunting kepada publik pada akhir tahun.***