METROPOLITAN.ID - Penyaluran bantuan PIP telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Layanan Pembiayaan (Puslapdik).
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, melaporkan bahwa sampai dengan 23 November 2023, penyaluran PIP telah mencapai 100 persen target yaitu telah disalurkan kepada 18.109.119 penerima.
“Setiap tahunnya kami menargetkan penyaluran PIP kepada 17,9 juta pelajar dengan anggaran sebesar 9,7 triliun. Pada tahun ini, Kemendikbudristek menambah sasaran untuk jenjang SMA sebanyak 567.531 pelajar dan jenjang SMK sebanyak 99.104 pelajar," kata Nadiem.
Baca Juga: Tenaga Honorer Wajib Lakukan Pendataan Non ASN, Simak Syarat dan Caranya!
Penambahan jumlah sasaran tersebut bersamaan dengan peningkatan satuan bantuan yang semula Rp1 juta menjadi Rp1,8 juta untuk pelajar SMA dan SMK.
Menteri Nadiem menuturkan bahwa dengan semangat Merdeka Belajar, Kemendikbudristek terus menguatkan kolaborasi dan gotong royong dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Jawa Tengah dan Kota Magelang atas kerja samanya yang berjalan dengan baik dalam penyaluran bantuan PIP dan implementasi terobosan Merdeka Belajar.
“Semangat tersebut kami lakukan agar penyaluran bantuan PIP semakin terjamin dalam hal ketepatan sasaran, waktu, jumlah, dan pemanfaatannya,” tuturnya.
Selanjutnya, Mendikbudristek menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program PIP sebagai bagian dari upaya pemerataan hak dan kualitas pendidikan, sehingga semua anak Indonesia dapat merasakan manfaat dari program tersebut.
Terkait ketepatan sasaran bantuan PIP, Kepala Puslapdik, Abdul Kahar, mengatakan bahwa sasaran penerima PIP adalah bersumber dari tiga data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah terverifikasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga: Cawapres Mahfud MD segera Mundur dari Jabatan Menkopolhukam, Begini Alasannya!
Data DTKS tersebut selanjutnya dipadankan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mengecek keberadaaan pelajar tersebut di sekolah.
Selain itu, sejak tahun 2023 Puslapdik juga telah melakukan pemadanan terhadap Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang didapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
