METROPOLITAN.ID - Tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan anggaran cukup besar, yakni sekitar Rp3,5 triliun untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera).
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang usai menjadi pembicara dalam agenda Dialog Publik yang terselenggara di Warkop Bagios, Jalan KH Abdurrasyid, Kota Samarinda.
Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, Komisi III DPRD Kaltim melakukan rapat kerja dan rencana kerja bersama Dinas PUPR-Pera. Akan tetapi, rapat belum bisa berjalan.
Baca Juga: Tuntutan Ganti Rugi Lahan Warga, Komisi I DPRD Kaltim Siap Kawal Hingga Tuntas
Sebab, Dinas PUPR-Pera belum mempunyai rencana kerja untuk 2024.
“Jadi mereka belum bisa memaparkan rencana kerja untuk 2024. Tapi untuk rapat kerjanya sudah bisa berjalan. Pasalnya, mereka mendapatkan anggaran Rp3,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” katanya, Sabtu 11 Maret 2023.
Dari anggaran Rp3,5 triliun tersebut, akan ada berbagai pembangunan yang dilakukan. Termasuk, pembangunan akses jalan dan gedung-gedung yang ada di Kaltim.
Baca Juga: DPRD Kaltim bakal Adopsi Perda Pancasila milik Yogyakarta
Menurut dia, beberapa bangunan mangkrak kemarin juga akan dilanjutkan kembali pada tahun ini.
“Salah satunya, bangunan yang ada di Stadion Sempaja itu akan dilanjutkan lagi,” paparnya.
Selain itu, lanjut perempuan kelahiran Muara Muntai ini, Pemprov melalui Dinas PUPR-Pera Kaltim juga berencana untuk bisa melanjutkan pembangunan di tiga rumah sakit di Kaltim.
Baca Juga: Sidak 21 IUP Palsu, Pansus IP DPRD Kaltim Dapati Aktifitas Tambang Batu Bara Ilegal di IKN
“Jadi ada tiga rumah sakit yang akan dilanjutkan pembangunannya, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Rumah Sakit Korpri dan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo,” bebernya.
Dalam rangka mempercepat proses belanja Dinas PUPR-Pera, tegas Veridiana, mereka akan melakukan lelang dini.
Artikel Terkait
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun Yakin Tidak Akan Terjadi Degradasi Hutan di IKN
Anggota DPRD Kaltim Marthinus Sebarluaskan Perda Penyandang Disabilitas
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis Diapresiasi Warga
Datang ke Makroman, Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis Sampaikan 4 Konsensus Wawasan Kebangsaan
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun Sampaikan Wawasan Kebangsaan di Tengah Pembangunan IKN