"Ini resmi, yang markir harus punya KTA nya, harus terdaftar di Dishub," ungkapnya.
Sementara itu, pengelola parkir lainnya juga mengatakan bahwa retribusi yang dipungut oleh petugas Dishub tersebut nantinya akan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta.
"Ini nanti masuk ke PAD, tapi saya kurang tahu kalau soal jumlahnya," ujarnya.
Ia juga menambahkan, bahwa pengelolaan lahan parkir berada di bawah tanggung jawab Dishub merupakan suatu hal yang tepat.
Sebab, beberapa tahun sebelumnya lahar parkir dikelola oleh sejumlah organisasi masyarakat yang terkadang cenderung lebih condong terhadap hal-hal premanisme.
"Dulu pernah dikelola sama Ormas atau LSM. Gantian, nanti yang ini terus yang itu. Tapi karena sering ribut, sekarang semua sudah di ambil sama Dishub," pungkas dia. (man)