METROPOLITAN.ID - Kontroversi mengenai larangan Paskibraka putri 2024 untuk menggunakan jilbab ramai menjadi perbincangan masyarakat Indonesia termasuk di media sosial.
Bahkan tagar jilbab di platform media sosial X (Twitter) masih menjadi trending topic yang berisi tentang aturan Paskibraka putri 2024 dilarang memakai jilbab.
Adapun larangan penggunaan jilbab untuk para Paskibraka putri 2024 itu ditetapkan dalam peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksaaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahu 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Baca Juga: Aturan Paskibraka Lepas Jilbab, BPIP Minta Maaf, Sebut Indonesia Punya Tradisi Kenegaran
Peraturan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak diterapkan dan tahun ini melalui SK (Surat Keputusan) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Terbukti, pada saat pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka di IKN pada Selasa, 13 Agustus 2024 sebanyak 18 putri yang diketahui memakai jilbab terlihat tak menggunakan penutup kepala yang mencirikan salah satu ajaran agama teresbut.
Akan tetapi pihak dari BPIP seperti tidak mau disalahkan terkait kebijakan tersebut dengan dali sudah memberi tahu peraturan itu kepada para calon pengibar bendera.
Kepala Badan Pembinaan Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan belasan anggota Paskibraka 2024 yang terlihat tidak menggunakan jilbab itu sebagai wujud komitmen terhadap tugas kenegaraan yang akan mereka emban.
Tentunya aturan mengenai larangan pemakaian jilbab bagi para Paskibraka putri 2024 itu menimbulkan berbagai respons dan juga kritikan dari berbagai pihak.
Seperti disampaikan oleh Ketua Umum PPI (Purna Paskibraka Indonesia) Gousta Frieza yang meminta klarifikasi dari BPIP terkait aturan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Heboh Belasan Calon Paskibraka Putri Lepas Jilbab saat Pengukuhan di IKN
"BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024.
PPI Pusar juga menolak dengan tegas peraturan tersebut sebab sudah selain menimbulkan gejolak di berbagai daerah dan bisa mencederai ke Bhinekaan itu sendiri.