METROPOLITAN.ID - Kegiatan kerjasama iklan atau publikasi media massa yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta melalui sistem e-katalog di awal-awal tahu 2024 ini tengah menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya di kalangan insan jurnalis.
Meski dilakukan dengan sistem e-katalog, kerjasama iklan di Diskominfo Purwakarta juga masih menggunakan jasa agensi atau pihak ketiga.
Hal inilah yang membuat gaduh kalangan awak media di Purwakarta.
Baca Juga: 4 Pemain Asal Uruguay Yang Pernah Mencetak Gol di UEFA Super Cup Bersama Klubnya
Belum lagi, dinas terkait terkesan tidak terbuka mengelola anggaran ini.
Belum lama ini, Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Purwakarta sempat melayangkan surat kepada Diskominfo pada 28 Juni 2024.
Tujuannya, meminta rincian data penerima alokasi anggaran iklan tersebut.
Baca Juga: Meriahkan Hari Kemerdekaan, Pengunjung Royal Safari Garden Diajak Lomba Bareng Satwa
Namun menurut Irfan, Diskominfo membalas surat itu dengan jawaban yang tidak berbobot karena tidak menjawab satupun poin-poin yang dipertanyakan dalam surat yang dilayangkan organisasinya.
"Berlandaskan UU Keterbukaan Informasi Publik, kami melayangkan surat meminta data terperinci kepada Diskominfo tentang media massa mana saja yang terakomodir dalam belanja iklan itu," ucap Irfan, Senin 19 Agustus 2024.
Selain itu, Irfan juga menjelaskan bahwa pihaknya meminta agar Diskominfo Purwakarta terbuka tentang siapa agensi yang memenangkan tender kegiatan.
Baca Juga: Gugatan Ditolak, Partai Nasdem Pastikan Dapat Jatah Satu Fraksi di DPRD Kota Bogor
Termasuk media mana saja yang terakomodir oleh agensi.
"Kita simpel aja ingin mengetahui hal itu supaya transparan. Kami tidak meminta data besaran berapa anggaran yang diterima masing-masing media," kata Irfan.