Selain pembangunan infrastruktur dan rumah baru, program ini juga akan memberikan solusi kepemilikan bagi penghuni yang selama ini tinggal di atas tanah milik pemerintah daerah secara ilegal.
Sebagai bagian dari program ini, kata dia, tanah yang akan digunakan untuk pembangunan akan dihibahkan kepada para penghuni.
Sehingga mereka tidak hanya mendapatkan rumah baru, tetapi juga dokumen kepemilikan tanah yang selama ini mereka huni.
Dengan demikian, penghuni dapat memiliki hak penuh atas tempat tinggal mereka yang baru.
"Anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar, yang bersumber dari dana DAK," ujar dia.
"Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk membangun sekitar 53 unit rumah di atas lahan seluas 7.000 meter persegi," imbuh Frendy.
Selain itu, APBD Kota Sukabumi juga akan berperan dalam membiayai pembangunan fasilitas lainnya, seperti Tempat Penampungan Terpadu (TPT) dan biaya sewa rumah selama pembangunan berlangsung.
Rencana pembangunan rumah baru akan mengutamakan tipe rumah 36 yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni.
Selain itu, pembangunan juga mencakup fasilitas jalan lingkungan yang sebelumnya tidak ada, sehingga memudahkan akses kendaraan.
"Bagi rumah-rumah yang sudah berdiri permanen dan dihuni oleh warga yang enggan untuk membongkarnya, akan dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi sesuai kebutuhan. Proses pembangunan diperkirakan akan dimulai pada bulan Juni 2025 dan diharapkan selesai pada akhir tahun yang sama," pungkas dia. (Usep)