METROPOLITAN.ID - Dugaan praktik jual beli kursi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Depok tahun 2025 menjadi sorotan publik. Isu ini bahkan sempat menyeret nama Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bukan berasal dari panitia SPMB, kepala sekolah, maupun operator sekolah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kasus tersebut murni merupakan penipuan oleh oknum yang mengaku dapat meloloskan calon siswa ke sekolah negeri.
Baca Juga: Hari Bhayangkara ke-79, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Sinergi dan Dedikasi Polres Bogor
"Saya kira Wakil Walikota Depok (Chandra Rahmansyah) posisinya tegas ya tidak memberikan celah kepada siapapun terkait praktik jual beli kursi," kata salah satu Ketua Bidang di DPP PKB, Tatag Bintara Yudha saat dikonfirmasi, Selasa 1 Juli 2025.
Menurut Tatag, sikap tegas Chandra mencerminkan komitmen keberpihakan terhadap hak warga untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil.
Ia menyebut hal tersebut selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
"Sikap ini kan bagian dari representasi partai. Justeru hadirnya PKB, hak-hak warga lebih terkontrol dan dikedepankan," imbuhnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mengatasi persoalan overkapasitas siswa di tingkat SMP Negeri melalui program sekolah gratis.
Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi konsentrasi pendaftar di sekolah-sekolah favorit.
"Pemkot sudah siapkan sekolah gratis sehingga tidak perlu berdesak-desakan tertuju pada satu sekolah tertentu untuk sebuah afirmasi pendidikan," tandasnya.
Lebih lanjut, Tatag mendorong DPC PKB Depok untuk terus mengawal dan mengadvokasi proses SPMB agar berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.